Berita Internasional Kebijakan Mancanegara

Wacana Regulasi Ganja Kian Mencuat di Portugal

Lisbon – Reformasi kebijakan napza di Portugal telah menjadi salah satu contoh kisah sukses yang paling bersinar, tetapi model dekriminalisasi Portugal masih memiliki kekurangan, yang sebenarnya dapat dipecahkan melalui eksplorasi pasar napza teregulasi.

Pada 7 Mei 2016 mendatang, masyarakat akan turun ke jalan di kota terbesar kedua di Portugal, Porto, menuntut agar ganja dilegalkan dan diregulasi. Penyelenggara aksi ini adalah sebuah organisasi akar rumput bernama “Legalisasi Ganja dan Derivat-nya” (Legalization of Cannabis and its Derivatives). Organisasi ini menyatakan bahwa kian meningkatnya ganja yang tercemar dan minimnya jaminan kualitas ganja membawa para konsumen ganja dalam risiko, suatu hal yang dapat diminimalkan melalui pasar napza teregulasi. Kelompok Legalisasi juga mengajukan rancangan pembentukan badan-badan swasta yang secara legal dapat menjual dan menyediakan tempat mengonsumsi ganja.

Portugal sebagai negara yang populer karena menerapkan model dekriminalisasi napza, menjadi pelopor reformasi kebijakan napza sejak menerapkan perubahan kebijakan pada tahun 2001. Tetapi, model yang berkembang sejauh ini adalah, produksi dan suplai napza masih dikategorikan sebagai perbuatan kriminal, dan pemilik napza masih dikenai sanksi atas kepemilikan napza.

Berdasarkan undang-undang dekriminalisasi Portugal, seseorang yang tertangkap tangan membawa napza dapat dirujuk kepada “Komisi Disuasi”. Tiga orang panel dari Komisi Disuasi akan menjajaki tingkat risiko yang berkaitan dengan penggunaan napza individu tersebut. Komisi Diasuasi dapat memerintahkan pengguna napza untuk direhabilitasi bila memang diperlukan, atau memberikan sanksi untuk melakukan kerja-kerja pelayanan masyarakat, atau sanksi administratif berupa denda.

Berdasarkan data tahun 2013, 82% dari seluruh dari seluruh kasus yang diproses oleh Komisi Disuasi dalam setahun adalah kasus ganja, lebih dari 64% dari seluruh kasus di tahun 2007. Lebih lanjut, hampir 9.000 kasus napza yang diproses Komisi Disuasi pada 2013, 83% diantaranya ditangguhkan sementara, karena demikian besarnya kasus yang ditangani. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah, dapatkah sumber daya yang dialokasikan untuk Komisi Disuasi digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat?

Portugal merupakan negara Eropa yang paling terpukul ketika terjadi krisis ekonomi global, sehingga banyak layanan masyarakat yang harus mengalami pemotongan anggaran. Menciptakan pasar ganja teregulasi dapat mengurangi beban administratif yang ditanggung Komisi Disuasi secara siginifikan, juga pada badan-badan negara lain yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan dekriminalisasi.

Bukan hanya itu, dalam jangka panjang meregulasi ganja akan menguntungkan negara dengan adanya sumber penghasilan baru melalui pajak penjualan. Pendapatan yang diterima negara dapat disalurkan pada institusi-institusi kesehatan masyarakan, dan secara khusus pada Direktorat Jenderal Intervensi Perilaku Adiktif dan Ketergantungan (General-Directorate for Intervention on Addictive Behaviors and Dependencies-SICAD), badan negara yang bertanggungjawab melakukan koordinasi kebijakan napza di Portugal.

Di luar semua hal tersebut, regulasi akan melindungi kesehatan pengguna ganja dengan memastikan mereka mengetahui dengan pasti, kualitas ganja yang mereka beli. Ada kejadian di Lisbon setahun yang lalu, ketika polisi menemukan kasus pemalsuan hashish oleh para pengedar, yang sebenarnya merupakan substansi yang sama sekali berbeda.

Portugal telah mencapai sukses besar dalam menerapkan model dekriminalisasi napza dan secara bersamaan melakukan investasi dalam penyediaan layanan pengurangan dampak buruk napza (harm reduction). Tetapi, inovasi kebijakan tidak lantas berhenti sampai di titik ini, karena manfaat yang lebih besar dapat diraih oleh negara dan masyarakat, ketika pasar ganja teregulasi mulai dicoba untuk diberlakukan. (André Gomes – Talking Drugs/Alih Bahasa: Yvonne Sibuea)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *