Berita Internasional Kebijakan Global Kegiatan

UNODC Didesak Memublikasikan Kertas Posisi Dukungan Dekriminalisasi Napza

Delegasi International Harm Reduction Conference, Kuala Lumpur
Delegasi ‘International Harm Reduction Conference’ ke-24, Kuala Lumpur

Kuala Lumpur – Delegasi Konferensi Internasional Pengurangan Dampak Buruk Napza ke-24 (24th International Harm Reduction Conference) yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, pada Rabu (21/10) lalu mendesak The United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk memublikasikan secara resmi kertas posisi yang dibocorkan kepada para delegasi konferensi. Kertas posisi UNODC tersebut menyerukan dekriminalisasi atas kepemilikan dan penggunaan napza untuk keperluan pribadi.

Konglomerat Inggris, Richard Branson, seorang advokat pembela dekriminalisasi kepemilikan dan penggunaan napza, dan sekaligus anggota Komisi Kebijakan Napza Global (Global Drug Policy Commission), memicu kegemparan ini pada awal minggu dengan membocorkan dokumen UNODC yang berisi rencana mendukung dekriminalisasi kepemilikan dan penggunaan napza “untuk keperluan pribadi”.

UNODC awalnya berencana merilis kertas posisi tersebut minggu ini di Kuala Lumpur, tetapi kemudian membatalkan rencana tersebut dengan alasan dokumen tersebut “belum merupakan dokumen akhir”.

Tetapi, lebih dari 500 delegasi konferensi dari berbagai belahan dunia, yang di antaranya merupakan para profesional medis terkemuka, peneliti, dan aktivis, pada Rabu (21/10) lalu menggenggam dan mengangkat kertas posisi UNODC, menyerukan agar rekomendasi tersebut dapat diadopsi oleh PBB.

Rick Lines, Direktur Eksekutif Harm Reduction International, organisasi internasional yang memperjuangkan reformasi kebijakan napza, sebagai organisasi penyelenggara konferensi, menyatakan, “Dukungan luar biasa dari para delegasi konferensi atas rekomendasi dekriminalisasi napza oleh UNODC seharusnya meyakinkan UNODC untuk menunjukkan kepemimpinan yang berani dalam isu ini, dan mempublikasikan dokumen tersebut dengan isi yang sama”.

Kertas posisi UNODC menyebutkan, dekriminalisasi atas penggunaan napza ilegal dapat mengurangi tingkat pemenjaraan jutaan orang di seluruh dunia. UNODC menekankan; orang-orang yang berada dalam penjara karena kasus napza mengalami pelanggaran dalam proses hukum dan pelanggaran hak asasi di berbagai negara.

Membawa penggunaan napza keluar dari lingkungan yang gelap, dapat menolong menahan laju penyebaran HIV dan ancaman kesehatan lainnya, serta mengurangi populasi penghuni penjara, demikian pernyataan dalam kertas posisi tersebut.

Ketika membocorkan kertas posisi tersebut dalam blog-nya, Richard Branson menyebutnya sebagai ‘sebuah pergeseran yang menyegarkan yang dapat terus berlanjut menuju berakhirnya kriminalisasi jutaan pengguna napza di seluruh dunia, yang sebenarnya tidak perlu dilakukan’.

“Perang napza sudah terlalu lama menyebabkan kehancuran pada demikian banyak orang,” ungkap Branson

Branson adalah anggota Global Drug Policy Commission yang mendukung dekriminalisasi. Komisi ini menyatakan bahwa perang napza telah gagal dan merupakan akar penyebab penyalahgunaan napza tetap tak tertangani.

Tetapi, UNODC kemudian menyatakan, “Telah terjadi kesalahpahaman atas latar belakang dan tujuan kertas posisi kami.”

Dalam sebuah pernyataan, perwakilan UNODC menyebutkan, bahwa kertas posisi tersebut direncanakan akan dibacakan di Kuala Lumpur, tetapi masih merupakan dokumen sementara yang memerlukan analisis lebih lanjut, dan “bukan merupakan dokumen akhir atau dokumen resmi.”

“UNODC membantah adanya tekanan pada organisasi tersebut untuk menarik kertas posisi. Kertas posisi yang belum merupakan dokumen akhir tentu tidak mungkin ditarik, karena memang belum dipublikasikan,” demikian pernyataan UNODC.

PBB akan menggelar sidang umum pada April 2016 untuk mendiskusikan langkah-langkah penanganan masalah napza dunia.

Ruth Dreifuss, mantan Presiden Swiss, yang juga seorang advokat reformasi kebijakan napza, mengatakan gerakan dekriminalisasi mendapatkan dukungan yang kian meningkat.

“Kita melihat sebuah gerakan nyata menuju dekriminalisasi,” ungkap Dreifuss pada AFP.

“Ini belum akhir dari perjuangan, tetapi hal itu akan terjadi ketika menggunakan napza tidak lagi dikategorikan sebagai pelanggaran hukum,” tegasnya. (AFP)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *