Advokasi Berita Nasional Hukum Kebijakan Daerah

Tunda Hingga Empat Persidangan, Hakim Dilaporkan ke Komisi Yudisial

Larangan Merokok(?)

Jakarta – Setelah empat kali menunda persidangan, tiga anggota majelis hakim akan dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) oleh para penggugat Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta soal kawasan dilarang merokok.

“Ketentuan dalam pasal 125 HIR tidak ditegakkan di pengadilan, ini pelanggaran berat, kami akan protes ke KY Rabu (6/4),” kata Kuasa Hukum Penggugat Habiburokhman, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/4).

Menurut Habiburokhman, pihaknya melapor ke KY ini dilakukan setelah Selasa (5/4) ini majelis hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Enid Hasanuddin beserta dua hakim anggota Supardja dan Sapawi, kembali menunda sidang yang keempat kalinya.

“Alasan hakim memberi kesempatan sekali lagi bagi Gubernur DKI Jakarta sebagai tergugat untuk menunjuk kuasa hukumnya di persidangan,” kata Habib.

Padahal setelah dua kali diberi kesempatan namun tidak diindahkan, sesuai aturan yang berlaku, maka Hakim harus menetapkan “verstek” atau keputusan terhadap pengajuan gugatan itu apakah diterima atau ditolak untuk disidangkan, bukan menunda lagi.

“Apakah karena tergugat itu adalah Gubernur DKI Jakarta. Ini sudah bulan ketiga, sesibuk apa sih gubernur sampai dia tidak bisa menunjuk kuasa. Dalam melaksanakan hukum, Majelis Hakim harusnya tegas,” kata Habib.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok digugat oleh Tim Advokasi Hak Rakyat dan Koalisi 100 Persen Cinta Indonesia, karena dianggap diskriminatif.

Ketua Tim Advokasi Habiburrohman menilai peraturan yang dikeluarkan Gubernur Fauzi Bowo itu tidak menghargai hak-hak perokok aktif.

“Peraturan itu namanya kriminalisasi rokok, merokok adalah tindakan sah, bukan merupakan tindakan pidana,” katanya, pada Kamis (20/1).

Menurut Habib, peraturan tersebut bertentangan dengan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 mengenai pengamanan rokok bagi kesehatan.

“Begini bunyinya, di mana pimpinan atau penanggung jawab tempat umum harus menyediakan tempat khusus untuk merokok agar tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok,” katanya.

Selain itu, peraturan tersebut jelas-jelas mematikan petani tembakau dan cengkih, padahal para petani tersebut mengadu nasib dengan menanam tembakau, katanya.(Ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *