Berita Nasional Hukum Kegiatan

Totok Yuliyanto: Kebijakan Narkotika di Indonesia Masih Salah Sasaran

Jakarta – Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, negara terbukti masih mengkriminalisasi pengguna napza, tampak dalam pemberlakuan vonis pidana minimal empat tahun untuk pengguna napza. Hal ini disampaikan oleh Totok Yuliyanto dari Perkumpulan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) saat menjadi narasumber dalam acara Peluncuran Laporan Pelanggaran HAM Pada Pengguna Napza di Ruang Paripurna Komnas HAM, Selasa (14/2).

“Kebijakan pemberantasan narkotika yang sekarang berlaku di Indonesia sering kali salah sasaran. Harusnya yang dikejar sindikatnya, bukan penggunanya seperti yang saat ini terjadi,” ujar Totok dalam paparannya.

Totok menambahkan bahwa salah satu dampak dari stigma pada pengguna napza ini melahirkan budaya membayar aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah penangkapan kasus narkotika.

“Masyarakat lebih senang membayar polisi, hakim dan jaksa untuk menyelesaikan kasus narkotika dibandingkan dengan membayar biaya pengacara untuk pendampingan kasus. Ini sudah menjadi budaya,” imbuhnya.

Acara yang diprakarsai oleh empat organisasi yang tergabung dalam Jaringan Pemantau Pelanggaran HAM (JP2HAM) ini juga menampilkan narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Ombudsman, Kontras, Indonesian Coalition on Drug Policy Reform (IDCPC). Sejumlah media, LSM dan komunitas pengguna napza turut menghadiri acara ini. (IH)

One thought on “Totok Yuliyanto: Kebijakan Narkotika di Indonesia Masih Salah Sasaran”

  1. Lupa saya sampaikan, Hasil analisa awal saya kenapa korban Napza yang berhadapan dengan hukum sering mendapatkan penyiksaan, hal ini beraitan dengan unsur dalam Pasal 111, pasal 112 khususnya tentang tanpa hak atau melawan hukum….saya baru tahu ini ketika membaca BAP korban Napza yang terkena pasal itu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *