Data Kebijakan Nasional Kertas Kerja

TNI: “Cannabis in Indonesia”, Sebuah Ringkasan Kebijakan tentang Ganja

Amsterdam -Penggunaan ganja tak pernah menyebabkan masalah serius di Indonesia, tetapi kebijakan pelarangan terhadap ganja tetap diberlakukan. Walaupun pengguna ganja di Indonesia termasuk tinggi, diskusi tentang kebijakan ganja di tingkat lokal maupun nasional jarang sekali terjadi, tergerus oleh sudut pandang anti napza, serta kegagalan institusi publik untuk merancang dan memberlakukan kebijakan-kebijakan komprehensif berbasis fakta.

Demikian paragraf pembuka dari dokumen ringkasan kebijakan “Cannabis in Indonesia. Patterns in consumption, production, and policies” yang dipublikasikan oleh Transnational Institute (TNI) pada 15 Januari 2016. TNI adalah sebuah lembaga riset dan advokasi¬† internasional yang berkedudukan di Belanda.

Poin-poin utama dalam ringkasan kebijakan:

  • Penggunaan tradisional ganja di Indonesia kebanyakan ditemukan di Sumatra bagian utara, khususnya di wilayah Aceh. Pelarangan atas produksi, penggunaan dan distribusi ganja dimulai oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1920-an, menyusul aksi-aksi pelarangan ganja pada skala internasional.
  • Ganja adalah substansi ilegal yang paling banyak digunakan di Indonesia, dengan perkiraan sekitar dua juta pengguna pada 2014. Di bawah undang-undang narkotika terkini, ganja digolongkan ke dalam golongan paling ketat dikendalikan, yaitu golongan 1, bersama-sama dengan heroin dan shabu. Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran penggunaaan atau kepemilikan ganja, seimbang dengan shabu atau heroin, walau banyak orang yang menganggap ganja lebih tidak berbahaya.
  • Sifat saling bertolak belakang yang dimiliki undang-undang narkotika kerap memicu viktimisasi pengguna ganja, yang secara keliru dituduh sebagai pengedar, atau karena keterbatasan maupun ketiadaan akses terhadap bantuan hukum dalam menjalani proses hukum.
  • Upaya-upaya pemerintah mengurangi kepadatan populasi di lembaga pemasyarakatan dengan mengirim pengguna napza ke pusat-pusat rehabilitasi telah memicu kritik, terutama karena metode-metode bermasalah yang digunakan dalam proses rehabilitasi (seperti tes urin paksa dan pembocoran rahasia pasien) dan program-program rehabilitasi wajib yang dipertanyakan efektivitasnya.
  • Memberlakukan dekriminalisasi atas penggunaan, kepemilikan pribadi dan kultivasi ganja skala kecil untuk keperluan pribadi dapat memecahkan berbagai isu yang berkisar pada kelebihan populasi warga binaan lembaga pemasyarakatan hingga penyiksaan pengguna ganja oleh para penegak hukum, sehingga sumber daya manusia dan finansial yang tersedia dapat digunakan untuk menangani penggunaan ganja yang bermasalah. (TNI/Yvonne Sibuea)

Tautan untuk mengunduh: Cannabis in Indonesia. Patterns in consumption, production, and policies

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *