Opini

Tiga Alasan Dasar Mengapa Hari AIDS Sedunia Harus Diboikot

Penulis: Gentry Amalo*

Hari ini, 1 Desember di seluruh dunia termasuk di Indonesia memperingati World AIDS Day atau Hari AIDS Sedunia (HAS). Awal mula 1 Desember ini dicanangkan adalah untuk mengenang orang-orang terdekat kita yang meninggal akibat terinfeksi HIV/AIDS yang hingga kini belum ada obatnya.

Namun setelah merenungi dan melakukan eveluasi ulang atas apa saja yang telah kita kerjakan bersama (sebagai sebuah bangsa) dalam berhadapan dengan epidemi global selama ini, saya kemudian berpikir tentang perlu dilakukannya aksi boikot atas peringatan atau perayaan atas Hari AIDS Sedunia tersebut.

Ada beberapa alasan mendasar kenapa peringatan Hari AIDS Sedunia wajib diboikot:

Pertama, seperti yang kita ketahui bersama, peringatan Hari AIDS Sedunia di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini sebagian besar cenderung lebih bersifat hura-hura dan sama sekali tidak membangun rasa simpati bahkan empati terhadap warga Indonesia yang terinfeksi HIV/AIDS.

Di beberapa kota, Hari AIDS Sedunia dilakukan dengan menggelar beberapa kegiatan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan peningkatan kualitas kesehatan warga negara dari usai dewasa hingga balita yang terinfeksi HIV/AIDS.

Misalnya saja seperti lomba rap atau menyanyi diiringi musik berirama rap yang baru-baru ini diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu (28/11) kemarin. Kemudian Dinas Kesehatan Kota Palu, Sulawesi Tengah yang mengadakan kegiatan pawai dan jalan santai memeriahkan Hari AIDS Sedunia 1 Desember. Ada pula atau wall of care yang dilakukan di depan Kamasutra, Kuta, Bali pada Rabu (1/12) dan masih banyak lagi pentas musik yang hingar bingar serta dibumbui aksi tanda tangan masal pada spanduk-spanduk yang terhampar di tepi-tepi jalan di hampir seluruh kota di Indonesia.

Menurut hemat saya, apapun itu, yang namanya segala macam aksi keprihatinan dalam bentuk gerak jalan santai, lomba ini dan itu, pidato sambutan para pejabat ini dan itu secara langsung sama sekali tidak mengurangi penderitaan dan rasa sakit yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang terinfeksi HIV/AIDS, baik itu yang sedang dirawat di rumah keluarga mereka, di rumah sakit atau bahkan yang sedang tergeletak di lantai sel sel penjara di seluruh Indonesia.

Kedua, memeriahkan atau memperingati Hari AIDS Sedunia sama halnya dengan “merayakan” kematian saudara-saudara kita yang terinfeksi HIV/AIDS, baik yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup.

Betapa tidak, disatu sisi kawan-kawan yang terinfeksi HIV/AIDS dihadapkan pada kenyataan vonis kematian akibat serangan virus mematikan tersebut. Sementara disisi lain, para pejabat pemerintahan dan pengambil kebijakan lainnya, secara gegap gempita beramai-ramai “memeriahkan perayaan” yang mereka sebut “sosialisasi”.

Tidak jarang peringatan ini disertai dengan sosialisasi dalam bentuk penyebarluasan pamflet dan leaflet yang isinya belum tentu humanis, karena bermuatan hal-hal yang kemudian menjadi sesuatu yang “menakutkan”. Dengan demikian maka dalam setiap kepala pembaca secara otomatis akan terbangun stigma atau stempel agar “menjauhi” saudara-saudara kita yang terinfeksi HIV/AIDS.

Ketiga, tidak jarang stigma dan perlakuan diskriminatif ini justru diperoleh dari para petugas medis itu sendiri. Sehingga kawan-kawan yang terinfeksi HIV/AIDS tidak dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak dan maksimal. Baik dalam sisi perawatan maupun pengobatan.

Sebenarnya masih banyak lagi fakta di lapangan yang dapat diceritakan disini, tetapi bagi saya pribadi tiga alasan sederhana ini cukup jelas sebagai basis material untuk menyerukan pentingnya melakukan aksi boikot.

Dalam setiap “perayaan” Hari AIDS Sedunia ini, pemerintah kita justru melakukan tindakan membuang-buang dana demi seremonial sehari. Padahal dana yang dianggarkan untuk melakukan peringatan Hari AIDS Sedunia itu tidak sedikit jumlahnya.

Jika dana “sosialisasi” tersebut dikumpulkan dari seluruh Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) kabupaten/kota dan provinsi se Indonesia, saya yakin dapat digunakan untuk sesuatu yang lebih berguna. Misalnya seperti melakukan riset farmasi dan uji klinis atas sumber daya alam nusantara untuk menciptakan obat yang mempunyai kemampuan setara atau bahkan lebih efektif dari anti-retroviral (ARV) yang selama ini masih “harus” diimpor dari luar negeri.

Salah satu fakta yang cukup fenomenal di tahun 2010 ini adalah lambannya pemerintah Indonesia mengambil sikap dan kebijakan terkait lisensi pengadaan obat anti-retroviral (ARV) yang merupakan kebutuhan utama para kawan-kawan ODHA.

Jika saja dana tersebut digunakan untuk melakukan riset atau penelitian untuk mencari obat herbal  yang minimal setara dengan ARV dan kemudian diproduksi masal di Indonesia maka saya yakin kita dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kita khususnya kawan-kawan yang terinfeksi HIV/AIDS.

Apalagi jika obat herbal tersebut dipatenkan atas nama Indonesia, maka secara otomatis akan lebih menguntungkan karena kita menjadi lebih berhemat dalam pengeluaran kas belanja negara karena harus membeli lisensi dari asing, dan dapat menjadi devisa tambahan bagi kas negara karena hak paten milik kita dan kita dapat menjual lisensi ke negara-negara lain untuk memproduksi obat bagi orang-orang yang terinveksi HIV/AIDS.

Tetapi impian untuk meneliti dan kemudian memproduksi “ARV lokal” serta dipatenkan ini dapat terjadi jika para penentu kebijakan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif memiliki keinginan serta berpikir menggunakan akal atau mental yang sehat, dan bukan menggunakan “akal atau mental proyek” seperti yang selama ini terjadi terkait dana bantuan atau pinjaman dari negara asing.

Karena itu tidak heran jika bicara soal kebijakan negara terhadap saudara-saudara kita yang terinveksi HIV/AIDS selama ini, menjadi dasar dilakukannya aksi boikot atas peringatan (baca: perayaan) Hari AIDS Sedunia.

Salah satu lembaga yang melakukan aksi boikot ini adalah PERFORMA Semarang. Sebuah wadah berkumpulnya anak muda yang kerap melakukan advokasi kesehatan dan hukum terhadap pengguna napza suntik (penasun), yang selama ini ditengarai sebagai salah satu penyebab penyebaran HIV/AIDS.

Jika di kota kota lain peringatan Hari AIDS Sedunia dilakukan pemerintah dan warga masyarakat dengan “sosialisasi” yang cukup meriah dan gegap gempita, maka komunitas PERFORMA bekerja sama dengan UKM SPENA IKIP PGRI Semarang justru melakukannya dengan menggelar diskusi sederhana dan pemeriksaan HIV sukarela atau Voluntary Councelling and Testing (VCT).

Selain itu PERFORMA juga melakukan talk show di salah satu radio swasta di Kota Semarang menyoroti kebijakan pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS. Hal ini dilakukan sebagai aksi protes atas kebijakan dan ketidakseriusan pemerintah RI dalam melaksanakan program penanggulangan HIV/AIDS. Stop Promising Access, Make it Happen!!!

  • Gentry Amalo: relawan kemanusian dan pengamat sosial masyarakat, menetap di Denpasar, Bali