Berita Lembaga Kebijakan Daerah Kegiatan

Terkait IPWL, KPA Semarang Tidak Punya Kapasitas Mengundang Hakim dan Jaksa

Semarang – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Semarang, mengakui pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk mengundang hakim dan jaksa dalam rapat koordinasi antar pemangku kebijakan terkait pelaksanaan program Institusi Penerimaan Wajib Lapor (IPWL) di Semarang, Jawa Tengah.

“Sebenarnya kami berniat mengundang hakim dan jaksa dalam rapat-rapat koordinasi seperti ini, hanya saja mengundang hakim dan jaksa untuk hadir dalam forum seperti ini bukan kapasitas kami,” ungkap Titik Rahayu, Sekretaris KPA Kota Semarang, Kamis (14/6).

Permintaan agar KPA Kota Semarang untuk mengundang hakim dan jaksa dalam setiap rapat koordinasi antar pemangku kebijakan program IPWL, terlontar saat diskusi dalam Pertemuan Diseminasi Tindak Lanjut PP Wajib Lapor yang berlangsung di Balai Kota Semarang, Kamis pagi.

Ide mengundang hakim dan jaksa dalam setiap rapat koordinasi, tercetus mengingat hanya hakim yang memiliki kewenangan memutuskan seorang pecandu narkoba yang tertangkap tangan menggunakan, menyimpan, dan mengedarkan narkotika diberi vonis penjara atau vonis rehabilitasi.

Selama ini yang selalu berkumpul dalam setiap pertemuan koordinasi hanya pejabat dinas kesehatan, KPA, Kepolisian, LSM Harm Reduction dan komunitas pengguna napza.

“Sementara kejaksaan dan kehakiman juga penting untuk diajak bicara, agar hakim saat memutuskan sebuah perkara dapat benar-benar mengacu kepada alur kebijakan yang telah disepakati bersama,” ungkap Gentry Amalo, pengamat kebijakan narkotika.

Senada dengan itu Kabid Ops Narkoba, Satnarkoba Polrestabes Semarang, AKP Herwana, mengatakan bahwa dirinya pernah dihubungi salah satu hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang menanyakan soal keberadaan tempat atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial di Semarang.

Ketidaktahuan hakim soal lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Semarang ini menjadi kontra-produktif atas semangat menyehatkan generasi muda bangsa dari bahaya penggunaan napza ilegal melalui program IPWL.

Untuk diketahui, SK Kemensos RI nomor 31/HUK/2012 tentang Penunjukan Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Bagi Korban Penyalahgunaan Napza telah menunjuk PSPP Mandiri milik Dinas Sosial dan Yayasan Rehabilitasi Rumah Damai, sebagai lembaga rehabilitasi di Semarang.(Gen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *