Berita Nasional

Terkait Hari HAM se-Dunia Pemerintah Didesak Lindungi Hak-hak Pengguna NAPZA

Yvonne Sibuea

Semarang – Pemerintah didesak melindungi hak-hak pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) yang selama ini kerap mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari para penegak hukum, baik itu pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

“Sebagai bentuk kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak-hak warga negara, maka Pemerintah Indonesia wajib memastikan bahwa perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi serta merendahkan harkat martabat para penggguna NAPZA, harus dilarang,” tegas Yvonne Sibuea, juru bicara Jaringan Pemantau Pelanggaran HAM Terhadap Pengguna NAPZA (JPP-HAM) di Semarang, Jawa Tengah, Jum’at (9/12) petang.

Menurut Yvonne Sibuea, sejak tahun 2007 hingga 2011 ini pihaknya telah melakukan pemantauan atas kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap para pengguna NAPZA di empat provinsi di Indonesia dan hasilnya cukup mengejutkan karena ada kesamaan pola dan metode yang digunakan para penegak hukum di dalam melakukan pelanggaran HAM.

Berdasarkan hasil pantauan tersebut, Tim JPP-HAM mengumpulkan sedikitnya 139 kasus tindak kekerasan, pemerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan aparat penegak hukum di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman (Pengadilan) serta Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Menurut hasil temuan Tim JPP-HAM, penangkapan, penculikan dan penyiksaan yang selama ini terjadi, menggunakan berbagai macam metode kekerasan sehingga menimbulkan rasa trauma yang mendalam terhadap para pengguna NAPZA di seluruh Indonesia.
Tidak hanya itu saja, pemerasan terhadap para pengguna NAPZA dan keluarganya pun kerap terjadi dengan iming-iming bahwa petugas akan merubah pasal-pasal yang akan dijeratkan kepada para tersangka pengguna NAPZA.

Untuk itu Tim Pemantau Pelanggaran HAM Terhadap Pengguna NAPZA mendesak Pemerintah Indonesia untuk menindak tegas para pelaku tindak kekerasan, pemerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan jajaran aparat penegak hukum.

“Tindakan tegas kepada para aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran HAM ini sesuai dengan komitmen Indonesia untuk menerapkan pasal 1 dan 4 Konvensi Anti Penyiksaan yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang No 5 tahun 1998,” papar Yvonne Sibuea.

Sejak 2007 hingga saat ini, Jaringan pemantau Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Pengguna NAPZA, melakukan pencatatan dan pendokumentasian pelanggaran HAM di empat provinsi di Indonesia, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

JPPHAM beranggotakan Forum Korban NAPZA (FORKON) Jakarta, Paguyuban Korban NAPZA (PANAZABA) Bandung, Pergerakan Reformasi Kebijakan NAPZA (PERFORMA) Semarang dan East Java Action (EJA) Surabaya.(Gen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *