Advokasi Aktivitas Berita Berita Lembaga Berita Nasional Kebijakan Kebijakan Nasional

Terdakwa Kasus NAPZA Asal Surabaya Ajukan Uji Materi UU Narkotika 35/2009

Mahkamah Konstitusi

Jakarta – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pleno Perkara No. 48/PUU-IX/2011 tentang Pengujian Pasal 112 ayat (1)  dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pukul 09.00 (16/9). Agenda hari ini adalah mendengarkan keterangan dari pihak pemerintah/DPR.

Pengajuan Uji Materi UU Narkotika 35/2009 dilakukan oleh Fauzan bin Mudani, warga Surabaya yang menjadi terdakwa dalam kasus terkait NAPZA. Pengadilan Negeri Surabaya, maupun Pengadilan Tinggi Surabaya memvonis Fauzan 5 tahun penjara dan denda sebesar 800 juta rupiah subsidair pidana penjara selama 3 bulan. Fauzan diputuskan bersalah karena terbukti memenuhi unsur pasal 112 ayat(1) UU Narkotika yaitu ‘secara tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman‘.

Hakim PN Surabaya hanya mempertimbangkan keterangan saksi dari pihak penyidik Kepolisian, dan saat persidangan Fauzan tidak didampingi Penasehat Hukum. Sementara sidang perkara di PN Surabaya tersebut hanya dilakukan 2 kali, pada tanggal 13 April 2011 untuk pembacaan dakwaan, serta tanggal 18 Mei 2011 untuk pembacaan tuntutan dan putusan.

Kuasa Hukum Fauzan, Muhamad Zainal Arifin, S.H  mengungkapkan dalam siaran pers  bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika 35/2009 seharusnya secara limitatif ditujukan kepada pengedar NAPZA, namun pada prakteknya justru dapat diterapkan kepada siapa saja termasuk pengguna NAPZA yang menggunakan untuk diri sendiri. Penerapan pasal 112 ayat (1)  juga kerap dialami oleh korban rekayasa kepemilikan NAPZA, karena unsur-unsur pasal tersebut terlampau umum dan tidak spesifik ditujukan kepada pengedar narkotika.

” Akibatnya kerap kali oknum polisi menggunakan dasar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika untuk melakukan upaya penjebakan dan rekayasa, dengan maksud untuk mengarahkan individu dalam posisi tertangkap tangan bersama dengan bukti NAPZA ilegal. Jika individu yang tertangkap tidak sanggup memberikan sejumlah uang, maka kasus tetap akan diproses ke pengadilan” , tegas Muhamad Zainal Arifin.

Dalam institusi Kepolisian terdapat aturan target minimal kepada setiap anggota polisi untuk dapat menangkap pelaku yang diduga memiliki NAPZA ilegal. Dengan modus rekayasa kepemilikan NAPZA ilegal, maka korban rekayasa tidak lagi memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Permohonan Uji Materi UU Narkotika 35/2009 juga menyoroti pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap Penyalah Guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Kalimat ‘dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun‘ dianggap inkonstitusional oleh para pemohon, karena seharusnya pidana penjara tidak berlaku untuk pengguna NAPZA yang menggunakan NAPZA untuk diri sendiri. Kalimat pada pasal 127 ayat (1) harus dimaknai sebagai “hukuman rehabilitasi”.

UU Narkotika 35/2009 menimbulkan ketidakpastian hukum, di satu sisi menjamin rehabilitasi, tapi di sisi lain mempidana pengguna dan pecandu NAPZA. Ketentuan rehabilitasi yang diatur dalam pasal 54,59 dan 103 UU Narkotika menjadi sulit untuk diterapkan.

Dengan adanya ketentuan pasal 112 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) maka sanksi rehabilitasi bagi pecandu NAPZA akhirnya tergantikan oleh pemenjaraan. Tak pelak timbul anggapan umum bahwa sanksi rehabilitasi hanya akan diterapkan pada kalangan artis atau kalangan berduit yang didampingi Penasihat Hukum.(YS)

2 thoughts on “Terdakwa Kasus NAPZA Asal Surabaya Ajukan Uji Materi UU Narkotika 35/2009”

  1. setuju,,, fauzan.. saya korban praktek jual beli pasal 127 di daerah Bali.. mendukung anda dengan doa.. dan semoga mk memutuskan dengan sebaik baiknya.. supaya kasus narkotika tidak menjadi lahan basah bagi para penegak hukum dan menyengsarakan korban korban penyalahgunaan narkotika..

  2. Yayasan Dua Hati Bali, Jln Narakusuma No.44 Denpasar Contact Person: Otto

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *