Advokasi Berita Internasional Kebijakan Global Kebijakan Mancanegara

Surat Terbuka untuk Sekjen PBB Serukan Perubahan Kebijakan Napza

New York – Sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Sekjen PBB Ban Ki Moon ditandatangani lebih dari 1000 orang, diantaranya ahli keuangan Warren Buffett, Senator AS Elizabeth Warren, dan bintang rock Sting, menyatakan bahwa perang terhadap napza telah gagal dan menyerukan agar PBB menginisiasi pergeseran kebijakan napza global; dari kebijakan berbasis kriminalisasi dan hukuman menjadi kebijakan berbasis kesehatan dan hak asasi manusia.

Surat yang ditandatangani oleh mantan presiden Meksiko, Colombia, Brazil, Swiss dan masih banyak lagi, dipublikasikan pada Kamis (14/4) menjelang Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang Napza (UNGASS on Drugs) yang akan dimulai 19 April 2016 mendatang.  Surat ini diprakarsai oleh Drug Policy Alliance (DPA), sebuah organisasi advokasi kebijakan napza yang berlokasi di New York.

Ethan Nadelmann, Direktur Eksekutif DPA mengungkapkan, jumlah individu yang bersimpati pada pendekatan progresif dan alternatif kian meningkat selama dua dekade terakhir pasca Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang Napza tahun 1998.

“Masyarakat dunia mendukung gerakan ini, dan saya pikir surat terbuka ini merupakan sebuah perangkat untuk menyatakan dukungan,” jelas Nadelmann.

Surat tersebut menyatakan bahwa dalam beberapa dekade, pemerintah negara-negara dunia telah berfokus untuk menekan penggunaan napza, yang hasilnya adalah pemenjaraan jutaan manusia, kebanyakan orang miskin dan etnis minoritas, dan mayoritas adalah kasus-kasus kepemilikan napza non-kekerasan.

Para penandatangan surat menyerukan pentingnya mengkategorikan penggunaan napza sebagai isu kebijakan kesehatan dengan fokus pada “pengurangan dampak buruk,” termasuk pendanaan pada perawatan ketergantungan napza, serta perawatan pada pengguna napza yang terinfeksi HIV/AIDS dan hepatitis karena menggunakan napza secara tidak steril.

“Rezim pengendalian napza yang berkuasa seabad lalu telah terbukti membawa malapetaka kesehatan, keamanan dan hak asasi manusia secara global,” demikian isi surat tersebut. “Perang napza menciptakan pasar ilegal yang luar biasa besar, yang memperkaya organisasi-organisasi kriminal, pemerintah-pemerintah yang korup, memicu meledaknya tindak kekerasan, ekonomi yang berantakan serta mengesampingkan nilai-nilai moral dasar.”

Komisi Kebijakan Napza Global (The Global Commission on Drug Policy), yang anggotanya termasuk mantan Sekjen PBB Kofi Annan dan pendiri grup Virgin Richard Branson, mengungkapkan bahwa pertemuan Komisi Napza Global di Wina Maret lalu, masih tetap didominasi oleh pendekatan berbasis hukum dan keamanan, yang sudah ketinggalan zaman.

Ilona Szabo de Carvalho, koordinator Komisi Kebijakan Napza Global, menekankan bahwa pendekatan alternatif termasuk dekriminalisasi adalah penting, demikian juga penghapusan hukuman mati pada kasus terkait napza, serta fokus pada perawatan ketergantungan.

Dalam pidatonya bulan lalu, Direktur Eksektif Kantor PBB Urusan Napza dan Kejahatan (UN Office on Drugs and Crime – UNODC) Yury Fedotov mengatakan, persiapan-persiapan menjelang Sesi Khusus Napza PBB telah dilakukan, diantaranya seruan untuk penyediaan perawatan dan layanan untuk kasus-kasus HIV karena penggunaan napza, hepatitis dan overdosis . (AP/Yvonne Sibuea)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *