Advokasi Berita Nasional Kebijakan Nasional

Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Dinilai Langgar Hak Sipil Narapidana

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers

Surabaya – Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen PAS) Nomor PAS.HM.01.02.16 tertanggal 10 Mei 2011, dianggap bisa menghalangi tugas jurnalistik. Demikian dinyatakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Surabaya pada Selasa (9/8).

“Surat Edaran ini berisi tentang tiga hal, yakni setiap narapidana/tahanan tidak diperkenankan untuk diwawancarai baik langsung maupun tidak langsung, melalui media cetak maupun elektronik berupa wawancara, talkshow, telekonferensi, dan rekaman,” papar Athoillah SH, Direktur LBH Pers Surabaya.

Athoillah menjelaskan, poin kedua adalah setiap lapas/rutan tidak diperbolehkan sebagai tempat peliputan dan pembuatan film, karena selain mengganggu kegiatan pembinaan dan merusak ketentraman penghuni, juga akan berdampak pada gangguan sistem keamanan lapas/rutan.

Dalam Surat Edaran tersebut juga menyeutkan bahwa peliputan untuk kepentingan pembinaan dan dokumentasi negara dapat dilakukan secara selektif, setelah mendapat izin dari Dirjenpas atau bila perlu dari Menteri Hukum dan HAM.

“Ini melanggar hak sipil dan politik tahanan/narapidana yang dijamin dalam konstitusi. Apa pun status hukumnya, tahanan/narapidana tetap mempunyai hak sipil dan politik untuk menyampaikan pendapat,” lanjutnya.

SUrat Edaran ini dinilai oleh LBH Pers Surabaya membatasi dan menghalang-halangi tugas jurnalistik, yang telah dilindungi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Sanksi pidana hanya ditujukan untuk membatasi kebebasan badan (hukuman badan) bagi pelanggar hukum. Selain pembatasan ini, setiap orang, termasuk tahanan/narapidana, tetap mempunyai hak-hak sipil dan politik yang lain dan diakui dalam hukum nasional maupun internasional sehingga harus dihormati,” lanjutnya.

Keluarnya Surat Edasan ini diduga oleh LBH Pers SUrabaya, ada kaitannya dengan pemberitaan praktek mafia dan berbagai penyimpangan lain di dalam rutan/lapas.

Menurut Athoillah, terjadinya praktek mafia dan berbagai penyimpangan yang terjadi dalam lapas/rutan kemungkinan besar disebabkan oleh tertutupya institusi tersebut.

“Sayangnya, berbagai pengungkapan penyimpangan tersebut justru direspons dengan langkah mundur, yakni mensterilkan rutan/lapas dari pantauan publik, khususnya media/wartawan. Seharusnya Dirjen Pemasyarakatan mengapresiasi media yang berhasil membuktikan adanya praktik menyimpang di dalam rutan/lapas,” imbuhnya.

Dalam hal ini, LBH Pers Surabaya mendesak Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Dirjen Pemasyarakatan untuk mencabut surat edaran tersebut, serta meminta Dewan Pers mengambil langkah aktif dalam menyikapi munculnya surat edaran ini. (IH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *