Advokasi Berita Lembaga Berita Nasional

SIRABIN Desak Pemerintah Tunda Pelaksanaan Sangsi Pidana UU Narkotika

Semarang – Rencana pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2011 Tentang Wajib Lapor bagi para pecandu narkotika yang secara resmi mulai berlaku hari ini, diprediksi akan menghadapi banyak kendala. Diantaranya adalah ketidaksiapan sumber daya manusia (SDM) dan masalah pendanaan.

“Kementrian Kesehatan dan Kementrian Sosial berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana baik Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendanaan terhadap Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah,” terang Adhitasya, aktifis Gerakan Korban NAPZA Banten (GNKB), Selasa (18/10)

Menurut ia, hingga hari ini belum ada satupun kejelasan tentang pelaksanaan teknis pendanaan dari program pemerintah terkait pelaksanaan wajib lapor ini. Selain itu belum ada jaminan bahwa data personal pecandu tidak dapat diakses secara langsung dan terbuka oleh pihak kepolisian dan BNN.

Tidak jelasnya masalah pendanaan dan ketidaksiapan institusi kesehatan ini dikhawatirkan hanya akan menambah persoalan di lapangan.

“Kami meminta penundaan pemberlakuan sangsi yang diatur dalam UU No.35/2009 Pasal 128 sampai adanya kesiapan Institusi Penerima Wajib Lapor Pecandu di seluruh Indonesia.” tegas Yvonne Sibuea, koordinator PERFORMA yang juga juru bicara Aliansi Rakyat untuk Perubahan Kebijakan NAPZA (SIRABIN).

Selain itu SIRABIN juga mengimbau pemerintah agar melakukan penundaan terhadap pemberian sangsi yang diatur dalam UU No.35/2009 Pasal 128 sampai adanya revisi pada Pasal 19 PP 25/2011 19 yang memuat kewenangan BNN sebagai penyelenggara sistem informasi pecandu narkotika.(Gen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *