Advokasi Berita Nasional

SIRABIN Desak BNN Lepaskan Kewenangan Pengelolaan Data Pecandu Napza

Semarang – Aliansi Rakyat Untuk Perubahan Kebijakan Napza (SIRABIN) yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat peduli NAPZA di Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap tepat pada 18 Oktober 2011. Pernyataan sikap SIRABIN menyatakan dukungan pada Kementerian Kesehatan RI sebagai institusi penanggung jawab rehabilitasi pecandu narkotika.

Kementerian Kesehatan RI melalui Rumah Sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1305/MENKES/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), menjadi pengemban tugas penanganan rehabilitasi pecandu narkotika.

Sayangnya, kewenangan institusi medis sebagi penanggung jawab masalah terkait ketergantungan NAPZA harus dibarengi dengan kewajiban Kementerian Kesehatan untuk melaporkan data pecandu narkotika yang tercatat pada Badan Narkotika Nasional (BNN), sesuai Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah no 25/2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Sejak 18 Oktober 2011, sangsi UU Narkotika 35/2009 Pasal 128 mulai berlaku. Pasal tersebut memuat ancaman pidana kurungan enam (bulan) penjara dan denda satu (1) juta rupiah pada pecandu narkotika dan orang tua pecandu narkotika yang alpa melaporkan diri.

Diberlakukannya kebijakan wajib lapor, memicu kemarahan komunitas pecandu narkotika yang dipantau NapzaIndonesia.com melalui situs jejaring sosial Facebook. Mayoritas kalangan mantan pecandu maupun pecandu narkotika, menolak melaporkan diri pada Institusi Penerima Wajib Lapor. Selain faktor kurangnya sosialisasi dari Institusi Penerima Wajib Lapor sebagai pengampu program wajib lapor, kecemasan akan bocornya data pecandu narkotika pada BNN maupun Kepolisian menjadi penyebab utama penolakan tersebut.

Adhitasya Kusbandoro, Koordinator Gerakan Korban Napza Banten mengungkapkan kekecewaan pada ketidaksiapan Institusi Penerima Wajib Lapor, yang di beberapa daerah di Indonesia justru tidak pernah menginformasikan berlakunya sangsi bagi pecandu narkotika pada 18 Oktober kemarin. Adhitasya menuntut Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Sosial RI untuk serius memperhatikan pelaksanaan program rehabilitasi pecandu narkotika dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pengucuran dana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada Institusi Penerima Wajib Lapor mutlak dilakukan sesegera mungkin.

Sementara Bambang Yulistyo, Koordinator Gerakan Pecandu Indonesia Bersatu melaporkan dari Curup, Bengkulu, bahwa didaerah tersebut sama sekali belum ada sosialisasi dari institusi berwenang tentang berlakunya sangsi kurungan dan denda bagi pecandu narkotika dan orang tua pecandu narkotika yang tidak melapor.

SIRABIN yang didukung oleh PERFORMA Semarang, Gerakan Korban NAPZA Banten (GKNB) Paguyuban Korban NAPZA Bandung (PANAZABA), Pecandu Indonesia Bersatu, Forum Korban Napza (FORKON) Jakarta, dan East Java Action (EJA) Surabaya dalam pernyataan sikapnya yang ditujukan pada BNN, Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Sosial mendesak adanya perbaikan pada Pasal 19 PP 25/2011 yang menyebutkan kewenangan BNN sebagai pengelola sistem informasi pecandu di seluruh Indonesia.

SIRABIN menyinggung tugas lain BNN yang diatur dalam UU 35/ 2009 Pasal 70 (b) yaitu mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan Pasal 70 (c) berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; menempatkan BNN dalam posisi yang tidak dipercaya oleh pecandu narkotika untuk mengelola data terkait riwayat ketergantungan napza seluruh pecandu di Indonesia.

Prosedur pemberantasan peredaran gelap napza yang ditempuh pihak Kepolisian dan BNN selama ini cenderung mendiskreditkan pecandu yang notabene adalah korban peredaran gelap napza. Pecandu napza kerap kali dijebak, diperas dan diperlakukan secara tidak manusiawi dalam proses penangkapan, penyidikan dan penahanan.

Reaksi penolakan pecandu narkotika dalam menyikapi kebijakan wajib lapor merupakan dampak dari pengalaman traumatis berhadap-hadapan dengan pihak penegak hukum di negeri ini.(YS)

One thought on “SIRABIN Desak BNN Lepaskan Kewenangan Pengelolaan Data Pecandu Napza”

  1. BNN kalau mau bersihkan Indonesia dari narkoba.. bantai tuh bandar-bandar besarnya. Kami pengguna/pecandu ini hanya korban atau jangan-jangan BNN = Bandar Nasional Negara, jadi yang diberntas cuma pemakainya… wkwkwkwk..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *