Advokasi Berita Lembaga Kebijakan Global Kebijakan Nasional

Sesi Khusus Napza PBB: Indonesia Diusulkan Ubah Strategi Nasional

Jakarta – Yayasan KAKI menyelenggarakan diskusi terbuka “Langkah-Langkah untuk Mencabut Konvensi Tunggal Narkotika” pada Selasa siang 12 Januari 2015, bertempat di Jl. Kebagusan Raya Jakarta Selatan. Diskusi yang dihadiri oleh para pemerhati dan praktisi masalah napza ini merupakan upaya masyarakat sipil untuk dapat berkontribusi dalam proses penyusunan ulang kebijakan napza internasional, yaitu Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang Napza 2016 (UNGASS on Drugs 2016).Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang Napza 2016 akan digelar di New York pada 19-21 April 2016.

Forum diskusi membahas posisi Indonesia sebagai negara penandatangan tiga konvensi napza PBB, yaitu: Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika tahun 1961, Konvensi PBB tentang Psikotropika tahun 1971, serta Konvensi PBB tentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988.

Sejak konvensi-konvensi tersebut diluncurkan, tidak semua negara menyetujui isi pasal demi pasal dari masing-masing konvensi, walaupun faktanya negara-negara tersebut telah meratifikasi konvensi. Tercatat, Bolivia mengajukan keberatan atas pelarangan mengunyah daun koka yang merupakan tradisi turun temurun masyarakat Bolivia. Pada 2006, Presiden Evo Morales menyerukan penghentian kriminalisasi daun koka pada Sidang Umum PBB, kemudian mengulang seruannya pada pertemuan Komisi Napza PBB tahun 2009 dalam sebuah pidato yang diakhiri dengan dirinya mengunyah daun koka di podium. Pada Juli 2009, proposal Bolivia untuk mengamandemen Konvensi 1961 dan mengeluarkan pengunyahan daun koka dari pelarangan PBB, secara resmi diterima untuk dipertimbangkan oleh Konsili Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), yang kemudian ditolak pada 2011. Bolivia kemudian memutuskan untuk menarik diri dari Konvensi Narkotika 1961 pada 1 Januari 2012. Pada 10 Februari 2013, Bolivia melakukan reaksesi, atau bergabung kembali dengan perikatan perjanjian Konvensi 1961, dengan reservasi (pengecualian) pada pasal mengunyah daun koka. Keberhasilan Bolivia memperjuangkan kepentingan nasional di atas tekanan internasional, menjadi inspirasi banyak negara lainnya untuk melakukan tawar menawar demi kebijakan terbaik bagi negara mereka.

Posisi konvensi di dalam aturan internasional tidak mengikat secara hukum yang berimplikasi adanya sanksi bagi negara yang tidak bisa memenuhi semua ketentuan pasal-pasal di dalam konvensi tersebut, maka seharusnya Indonesia bisa mengajukan “keberatan” jika tidak dapat memenuhi seluruh ketentuan atau ingin berganti strategi dalam menangani masalah napza di dalam negeri. Mengapa harus berganti strategi ? Wacana ini mencuat dalam diskusi, dilatarbelakangi oleh pembahasan fakta terkini kegagalan pemerintah Indonesia memenuhi target “Indonesia Bebas Narkoba 2015” yang merupakan jargon perang narkoba yang dipilih sendiri oleh Badan Narkotika Nasional. Sejak mengesahkan pemberlakuan Konvensi Tunggal tentang Narkotika 1961, melalui Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976; Indonesia belum pernah berhasil memberantas peredaran narkotika dan psikotropika ilegal. Faktanya, Indonesia hampir tidak pernah menggunakan ruang “keberatan” itu.

Inang Winarso, sebagai salah satu narasumber diskusi dari Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI) berpendapat, “Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Interpretasi prinsip politik luar negeri tersebut menjebak Indonesia dalam posisi yang serba canggung.” Menurut Inang Winarso, ” Bila terjadi polarisasi perbedaan pendapat dan sikap antar negara terhadap kebijakan global pada Sesi Khusus Sidang Umum PBB 2016 mendatang, maka Indonesia dapat diprediksi akan mengambil sikap “bebas” artinya tidak terpengaruh polarisasi tersebut namun tetap aktif di setiap pengambilan keputusan.”Biasanya Indonesia akan mengambil sikap prosedural, dimana keputusan Badan PBB yang akan didukung, bukan sikap negara tertentu yang pro atau kontra terhadap kebijakan global tersebut.Hasilnya, Indonesia seakan-akan menjadi sangat patuh kepada setiap keputusan badan PBB tentang narkotika dan psikotropika”, tegasnya.

Forum diskusi sepakat bahwa masyarakat Indonesia memiliki peluang untuk meyakinkan pemerintah Indonesia agar lebih berani mengajukan usul atau sikap terhadap konvensi konvensi PBB tentang narkotika. Namun syaratnya harus ada kajian dan penyampaian hasil kajian kepada pemerintah. Dengan adanya kajian alternatif di luar kajian Badan Narkotika Nasional, diharapkan Presiden dapat memperoleh informasi mengenai situasi yang sebenar-benarnya tentang narkotika dan psikotropika, sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat bagi Indonesia. (Yvonne Sibuea)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *