Humaniora Sosok

Rudhy Wedhasmara: Memilih Bertarung di Jalur Hukum

Rudhy Wedhasmara
Rudhy Wedhasmara

Lembang – Perbukitan telah dilingkupi kegelapan sempurna, ketika NapzaIndonesia memulai wawancara dengan Rudhy Wedhasmara yang baru saja menyelesaikan sebuah pertemuan di kawasan Lembang – Jawa Barat.  Pengacara muda asal Surabaya yang akrab dipanggil Sinyo ini, masih sibuk dengan beberapa panggilan telefon, sebelum akhirnya dapat meluangkan waktu untuk berbagi kisah.

Sinyo mengawali penuturan panjang tentang keterlibatannya di ranah hukum terkait NAPZA. Sebelum akhirnya memutuskan mendedikasikan dirinya sebagai seorang pengacara, telah 10 tahun Sinyo mengelola organisasi berbasis komunitas pengguna NAPZA. Latar belakang Sinyo sendiri adalah mantan pengguna NAPZA yang sudah sering berurusan dengan aparat penegak hukum. Pemahaman mendalam tentang dunia NAPZA dan adiksi, membawa Sinyo memilih bergelut di akar rumput memperjuangkan perubahan nasib korban NAPZA.

Kiprahnya melalui Yayasan Orbit dan komunitas East Java Action sangat dikenal oleh masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Melalui dua institusi ini, Sinyo dan rekan-rekannya memperjuangkan hak kesehatan pengguna NAPZA melalui penyediaan layanan pengurangan dampak buruk NAPZA, diantaranya penyediaan jarum suntik steril dan rujukan layanan substitusi metadon untuk pengguna heroin.

Yang tak kalah menonjol adalah, aktivitas paralegal yang bernaung dibawah Yayasan Orbit dalam mendampingi klien-klien kasus NAPZA di ranah hukum sejak 2007. Tanpa kenal lelah, mereka mendampingi pengguna NAPZA yang mengalami kekerasan dalam proses penggeledahan, penangkapan dan penyidikan aparat penegak hukum. Tercatat beberapa kali institusi yang dipimpin ayah tiga anak ini melaporkan pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian ke Direktorat Profesi dan Pengamanan (PROPAM) POLDA Jatim.

Bertahun-tahun mendampingi kasus NAPZA sebagai paralegal dirasa tidak maksimal oleh Sinyo dan kawan-kawan. Klien membutuhkan penasehat hukum pada proses persidangan.  Perjuangan Sinyo berkeliling ke lembaga-lembaga bantuan hukum tidak membuahkan hasil. Dari 5 lembaga yang dihubungi, semuanya menyatakan tidak dapat mendampingi kasus terkait NAPZA di pengadilan, atas alasan mandat kelembagaan.  Ada lembaga yang menolak secara halus, ada pula yang menorehkan penolakan menyakitkan.

Penolakan lembaga-lembaga tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan NAPZA di Indonesia yang mengkategorikan kejahatan narkotika setingkat dengan kejahatan korupsi dan terorisme, sehingga wajar saja bila lembaga-lembaga bantuan hukum menolak untuk berurusan dengan kasus narkotika. Menurut Sinyo, kebijakan ini merupakan salah satu bukti kelalaian negara dalam menegakkan persamaan di hadapan hukum bagi korban napza.

Sinyo kian giat memperluas jaringan dengan individu-individu penasehat hukum, yang akhirnya mulai berempati pada perjuangan membela korban napza. Lambat laun, terjadi perubahan paradigma di kalangan penasehat hukum, walaupun belum dapat digulirkan sebagai kebijakan lembaga tempat mereka bernaung.

Situasi stagnan, mendorong Sinyo untuk melakukan langkah drastis. Ia memutuskan untuk mengikuti ujian profesi advokat pada 2012. Suka atau tidak suka, sarjana hukum lulusan 2006 ini merasa sudah saatnya ia sendiri berjibaku sebagai penasehat hukum di pengadilan.

Perjuangan yang ditempuhnya tidak mudah. Segudang kesibukan mengelola dua institusi serta mengurus keluarga membuat Sinyo tidak berhasil lulus ujian advokat yang diselenggarakan oleh PERADI pada 2012.  Setahun kemudian, pada 2013, Sinyo memutuskan untuk mengambil cuti selama satu minggu untuk berkonsentrasi pada persiapan ujian advokat. Upayanya tidak sia-sia. Sinyo dinyatakan lulus pada Mei 2013.

Sebagai hadiah yang paling berharga, pada Juli 2013, Yayasan Orbit yang dikelola Sinyo akhirnya lolos akreditasi Kementerian Hukum dan Ham dan ditingkatkan menjadi Organisasi Bantuan Hukum Orbit (OBH Orbit). OBH Orbit melayani bantuan hukum bagi masyarakat miskin melalui jalur surat keterangan miskin.

Rudhy_275_157
Rudhy Wedhasmara

Hingga saat ini, sudah 16 kasus napza yang ditangani Sinyo sebagai penasehat hukum.  Dari 16 kasus yang ditangani, belum ada satu klien pun yang berhasil mendapatkan vonis rehabilitasi dari hakim. 15 klien mendapatkan vonis pemenjaraan.

Satu kasus yang sedang didampingi Sinyo merupakan kasus pertaruhan. Pasalnya, klien tersebut sudah menjalani proses wajib lapor secara lengkap, sesuai dengan Peraturan Presiden 25/2011 Tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika. PP ini menjanjikan bahwa pengguna NAPZA yang melapor ke institusi kesehatan tidak akan diproses hukum, tetapi dikembalikan ke institusi kesehatan yang menanganinya. Kenyataannya di lapangan, pengguna NAPZA yang sudah menjalani proses wajib lapor, tetap diproses secara hukum, bahkan tetap dipenjarakan. Kontradiksi ini yang membuat Sinyo berkeras mengawal kasus kliennya untuk mendapatkan pemenuhan atas  janji negara terhadap korban NAPZA yang sudah melapor.

Secara umum, tidak ada yang berbeda dari seorang Sinyo, setelah menjalani profesi sebagai pengacara. Hanya saja pada Lebaran 2014 kemarin untuk pertama kalinya sejak 10 tahun, sanak saudara berkumpul di hari raya tidak lagi menanyakan pada Sinyo ” Kamu masih pakai-pakai narkoba, Nyo? “, cetus Sinyo sambil tertawa lebar. “Mungkin mereka menganggap, kalau sudah jadi pengacara artinya sudah tidak akan mungkin pakai narkoba lagi, walaupun tidak sesederhana itu kenyataannya,” ungkap Sinyo.

Sinyo yang pada 27 Agustus 2014 mendatang akan resmi dilantik menjadi advokat di Pengadilan Tinggi Surabaya, memiliki harapan besar, agar rekan-rekan berlatar belakang pengguna NAPZA seperti dirinya akan lebih banyak lagi yang mau mengambil profesi advokat. Masih dibutuhkan banyak tenaga untuk memperjuangkan perubahan kebijakan NAPZA di Indonesia, karena ruh dari UU Narkotika masih berkiblat pada kriminalisasi pengguna NAPZA.

Sedangkan di kalangan pengguna NAPZA yang diperjuangkan, diperlukan semangat untuk mengakhiri siklus korupsi, dengan menolak terlibat dalam mafia peradilan yang sudah menggurita, demikian papar Sinyo mengakhiri wawancara. (YS/ni)