Kebijakan Nasional

Revisi UU Narkotika Segera Disahkan DPR

5595.kompleks-mpr-dprJakarta – Rancangan Undang Undang (RUU) Narkotika disepakati diusulkan dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan. Semua fraksi dewan menyepakati materi Rancangan Undang Undang Narkotika.

“RUU ini disepakati dibawa ke paripurna,” kata Ketua Panitia Khusus RUU Narkotika, Sudigdo Adi dalam rapat pengambilan keputusan tingkat pertama di gedung MPR/DPR, Kamis (10/9).

Seperti yang diberitakan Tempointeraktif.com, pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalata dan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari mengatakan, “Kami mengharap bisa membawa RUU ini setelah empat tahun.”

Juru Bicara Partai Golkar, Mariam Ali Baramuli mendukung pengesahan materi RUU Narkotika.

Sejumlah materi baru dalam rancangan ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non departemen, meningkatkan peran penyelidikan, pengembangan BNN hingga kabupaten/kota dan penyidikan, percepatan pemusnahan barang bukti dan pemberian sanksi yang berat.

“Kami berharap lembaga ini menjadi lembaga yang mandiri dan independen,” papar Mariam Ali Baramuli.

Rancangan ini merupakan revisi dari Undang Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

“Undang Undang itu sudah harus diubah mengikuti perkembangan,” katanya.

Adapun revisi Undang-undang narkotika ini dapat segera mengoptimalkan peran BNN dalam pemberantasan penggunaan narkotika dan psikotropika.

Senada dengan rekannya dari Partai Golkar, Juru Bicara PDI Perjuangan, Sonni Sumarsono menyatakan RUU Narkotika perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini untuk menghilangkan degradasi moral.

“Pengedar dan ditindak seberat-beratnya tanpa pandang bulu dan komprehensif,” ujarnya. “Apalagi dengan diberikannya kewenangan penyidikan.”

Selain itu, menurut Soni, pemerintah juga harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah dan peraturan menteri untuk segera mempermudah pelaksanaan.

Juru Bicara Fraksi PAN, Ahmad Affandi memberikan catatan. “Kelembagaan harus full power dan independen,” katanya. Badan Narkotika Nasional, kata dia, juga harus mampu menegakkan hukum yang tegas.(TI/Gen)