Opini

Regulasi Mengemudi Dalam Keadaan Mabuk, Ketertinggalan Indonesia di ASEAN

Penulis: Yvonne Sibuea*

Kasus kecelakaan Tugu Tani menempatkan Afriani Susanti, pengemudi mobil penabrak sebagai tersangka. Selain jumlah korban jiwa yang mencapai 9 orang, kondisi Afriani yang berada dalam pengaruh alkohol dan NAPZA menjadi perbincangan hangat.

Masyarakat, pejabat pemerintah anggota DPR, dan pemuka agama antusias memberikan saran-saran untuk mencegah peristiwa nahas tersebut terulang kembali. Berbagai usulan dilontarkan, mulai dari pendirian tugu di lokasi kejadian, memperlebar trotoar, dan mempergencar razia alkohol -NAPZA pada mobil-mobil dan tempat hiburan malam,  sampai dengan menghukum mati pecandu NAPZA.

Demikian banyaknya masukan, tentu menyulitkan para pemangku kebijakan untuk bertindak tepat guna. Kasus-kasus yang merugikan keselamatan masyarakat akhirnya direspon dengan aksi-aksi temporer, sekedar menunjukkan ‘ada tindakan’.

Berapa banyak orang yang mengemudi dalam keadaan mabuk?

Menurut data Badan Pusat Statistik, pada 2009 tercatat 62.960 kecelakaan lalu lintas, dimana 19.979 diantaranya berakibat kematian. Indonesia belum memiliki data spesifik tentang kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh mengemudi dalam keadaan mabuk.

Data 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Survei Amerika Serikat untuk Penggunaan NAPZA dan Kesehatan, National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) memperkirakan 10.5 juta responden berusia mulai usia 12 tahun mengemudi dibawah pengaruh NAPZA ilegal. Jumlah ini merupakan 4.2% dari populasi warga AS pada jenjang usia 12 tahun dan keatas.

Kerugian yang harus ditanggung karena mengemudi dalam keadaan mabuk

Pada tahun 2000, kerugian pemerintah federal Amerika Serikat karena kecelakaan saat mengemudi dalam keadaan mabuk diperkirakan sebesar 114.3 milyar dolar (1.02 bilyun rupiah). Korban tertabrak harus mengeluarkan biaya sebesar 71.6 milyar dolar (640.1 trilyun rupiah), yaitu 63% dari total kerugian.

Kematian akibat alkohol secara keseluruhan merugikan AS sebesar 3.5 milyar dolar (31.3 trilyun rupiah).  Jadi pada tahun 2000, biaya rata-rata yang harus ditanggung masyarakat adalah 1 dolar (9 ribu rupiah) per satu porsi minuman alkohol. Pengurangan tingkat kecelakaan sebesar 10% saja untuk kasus mengemudi dalam keadaan mabuk akan menghemat 1.8 milyar dolar (15.9 trilyun rupiah)pengeluaran masyarakat untuk klaim asuransi serta kerugian secara umum. Demikian analisa yang dikeluarkan oleh National Highway Traffic Safety Administration sebuah badan administrasi keselamatan lalu lintas di AS.

Pemetaan Kebijakan

Dari kasus Afriani, dapat dipetakan peraturan dan perundang-undangan terkait perlindungan masyarakat dari dampak buruk mengemudi dalam keadaan mabuk.

Dari segi perlindungan berlalu lintas, telah ada pasal 310 UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjerat tersangka dalam hal kelalaian pengendara yang memicu terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan hukuman paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp 12 juta. Demikian pula ada pasal 287 ayat (5) yang mengatur tentang kecepatan berkendara, pasal 288 ayat (1) tentang kepemilikan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan pasal 288 ayat (2) UU 22/2009 tentang kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dari segi substansi kimia yang dilaporkan telah dikonsumsi oleh Afriani, yaitu alkohol dan NAPZA ilegal, telah ada aturan-aturan dan perundang-undangan yang  mengatur.

Aturan tertinggi tentang alkohol adalah Keputusan Presiden no. 3/1997, didalamnya diatur tentang produksi, penggolongan, tempat pengedaran dan penjualan, serta bea masuk dan cukai. Satu komponen penting terlupakan pada Keppres ini, yaitu pembatasan usia konsumen alkohol. Untuk sebuah substansi yang diatur penggunaannya oleh negara, melupakan komponen pembatasan usia memperbesar risiko penggunaan tak bertanggungjawab.

Sementara, regulasi penggunaan NAPZA, telah diatur UU Narkotika no. 35/2009 yang melarang sepenuhnya penggunaan NAPZA untuk keperluan rekreasional.

Dari hasil pemetaan, nampak celah pada ketiadaan regulasi yang menghubungkan komponen keselamatan lalu lintas dengan penggunaan alkohol –NAPZA. Tepatnya, regulasi mengemudi dalam keadaan mabuk.

Regulasi Mengemudi Dalam Keadaan Mabuk

Mengemudi dalam keadaan mabuk yang dikenal dengan istilah driving under influence  (DUI) atau driving while intoxicated (DWI) adalah perbuatan mengoperasikan kendaraan bermotor setelah mengkonsumsi alkohol atau NAPZA lainnya pada tingkatan yang mempengaruhi mental dan kemampuan mengemudi. UU ini bisa diterapkan pada kapal motor seperti di Kanada, pada pesawat udara, dan pada sepeda onthel seperti diberlakukan di California, Amerika Serikat.

Sebagai perbandingan di Asia, negara-negara Asia Barat seperti Arab Saudi, Kuwait dan Iran menerapkan pelarangan total konsumsi alkohol. Yordania dan Armenia tidak menetapkan batas alkohol dalam darah. Di Jepang, India dan Nepal, batas yang ditetapkan adalah 0.03 % per 100 mililiter darah, sedang di Korea Selatan 0.05%.

Di Asia Tenggara daftarnya adalah sebagai berikut: Kamboja, Filipina dan Thailand masing-masing menetapkan batas 0.05%. Sementara Malaysia dan Singapura menetapkan batas yang cukup tinggi yaitu 0.08%.

Indonesia, Laos dan Vietnam tercatat tidak menerapkan batas alkohol dalam darah bagi pengemudi kendaraan bermotor.

Mengenali pengemudi mabuk dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : tes kesadaran penuh pengemudi (field sobriety test) dengan memerintahkan pengemudi berjalan dalam garis lurus, atau berdiri pada satu kaki selama 30 detik sementara petugas lalu lintas melakukan penilaian tentang kesadaran penuh si pengemudi.

Menerapkan sangsi bisa berdasarkan observasi awal petugas lalu lintas, atau dengan melakukan tes kadar alkohol dalam darah secara resmi.  Sangsi yang diterapkan antara lain adalah denda, pencabutan SIM, sampai dengan hukuman kurungan.

UU yang menetapkan sangsi kriminal bagi pengemudi mabuk pertama kali diterapkan di Norwegia pada tahun 1936. Kemudian kebijakan ini diterapkan di banyak negara setelah melalui proses analisa kebijakan, dimana angka kecelakaan yang diakibatkan oleh mengemudi dalam keadaan mabuk telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. Kerugian ekonomi yang ditanggung oleh negara dan masyarakat akibat ketiadaan regulasi penggunaan alkohol dan NAPZA saat mengemudi terlalu tinggi untuk ditanggung.

Pemerintah patut meninjau kebijakan-kebijakan yang telah berhasil menurunkan kerugian sosial ekonomi  akibat penggunaan alkohol-NAPZA, dan bila perlu segera memberlakukannya di Indonesia. Tetapi sekali lagi, minimnya dana penelitian yang membuat Indonesia sebagai negara miskin data menjadi tantangan terbesar untuk diatasi.

 

  • Yvonne Sibuea adalah pemerhati masalah kebijakan napza, Direktur Pelopor Perubahan Institute.

One thought on “Regulasi Mengemudi Dalam Keadaan Mabuk, Ketertinggalan Indonesia di ASEAN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *