Opini

Reformasi Kebijakan Napza Seringkali Didahului Krisis

Penulis : Kasia Malinowska-Sempruch*

Eropa Barat menghadapi ribuan kasus overdosis dan mencatat prevalensi HIV tertinggi pada pengguna napza, disaat itulah Swiss memperkenalkan program peresepan heroin untuk mengatasi adiksi heroin, ruang penyuntikan aman, program jarum suntik steril, dan layanan substitusi metadon dengan persyaratan lebih longgar.

Sangat tragis bahwa seringkali reformasi kebijakan napza didahului oleh tragedi, berbagai krisis menjadi pemicu penemuan-penemuan baru.
Dipelopori oleh para anggota parlemen, kebijakan napza di Swiss berhasil menurunkan prevalensi HIV di kalangan pengguna napza menjadi yang terendah di Eropa Barat, pada angka 1.4%.

Sementara di Portugal, terjadi 1.430 infeksi HIV baru di kalangan pengguna napza yang merupakan 52% dari total angka infeksi baru. Menyikapi fenomena tersebut, pemerintah Portugal mengumumkan reformasi dramatik, yaitu dekriminalisasi semua jenis napza dan menyediakan berbagai layanan kesehatan bagi pengguna napza. Hampir 10 tahun kemudian, infeksi HIV baru di kalangan pengguna napza di P0rtugal merosot tajam menjadi 164, yaitu 15% dari total angka infeksi baru.

Krisis HIV yang sama terjadi di Inggris pada pertengahan 80-an, yang kemudian memaksa pemerintah konservatif Inggris meluncurkan sejumlah intervensi pengurangan dampak buruk napza yang sangat berhasil menurunkan infeksi HIV pada pengguna napza suntik.

Kini, ketika Amerika Latin menghadapi krisis terkait perdagangan napza, dimana puluhan ribu penduduknya terbunuh dalam perang pemberantasan napza, terjadi pelanggaran HAM berat dan padatnya populasi dalam penjara, saat itulah Amerika Latin menyerukan pentingnya aksi nyata untuk melakukan reformasi terhadap kebijakan “Perang Napza” yang gagal.

Pada 2009, Komisi Napza dan Demokrasi Amerika Latin (The Latin American Commission on Drugs and Democracy) termasuk mantan Presiden Meksiko, Colombia dan Brazil, demikian juga para pimpinan media, politisi dan akademisi bersama-sama menyerukan perlunya perubahan paradigma dalam menangani masalah napza. Seruan ini diikuti oleh peluncuran laporan Komisi Global Kebijakan NAPZA (The Global Commission on Drug Policy) yang mendukung uji coba negara-negara yang menggunakan regulasi hukum terhadap napza untuk menekan pengaruh kejahatan terorganisir dan melindungi kesehatan dan keamanan warga negara.

Kemudian, beberapa negara Amerika Latin mengadakan diskusi terbuka tentang bentuk-bentuk regulasi napza, termasuk kemungkinan pemerintah menjual ganja atau memberikan lisensi pada pengusaha swasta.

Bagaimanapun, reformasi kebijakan napza merupakan sebuah usaha berslogan “dua langkah maju, satu langkah mundur”, dan sementara kreativitas makin dikembangkan di benua Amerika, Eropa justru sedang kehilangan semangat kepeloporannya.

Krisis, dalam konteks tertentu menjadi langkah mundur bagi pencegahan HIV pada pengguna napza. Di Yunani, Pusat Pemantauan Napza dan Adiksi Eropa, The European Monitoring Centre on Drugs and Addiction (EMCDDA) memperingatkan peningkatan angka infeksi HIV baru pada pengguna napza, dari 3 orang pada 2001, 19 orang pada 2010, menjadi 113 pengguna napza yang baru terinfeksi HIV pada Juli 2011.

Pemerintah Yunani telah meningkatkan layanan kesehatan pada pengguna napza untuk merespon situasi tersebut, tetapi menurut EMCDDA upaya tersebut belum mencukupi kebutuhan pengguna napza di Yunani.

Beberapa anggota parlemen berargumen bahwa layanan kesehatan bagi pengguna napza adalah investasi yang merugikan, tanpa mempedulikan fakta bahwa layanan-layanan tersebut jauh lebih murah untuk mencegah virus yang tersebar melalui darah, serta infeksi bakteri lainnya, daripada mengobati penyakit yang ditimbulkannya.

Demikianlah pertentangan global mengenai kebijakan napza.Sementara pendekatan baru tengah dirancang untuk menekan kekerasan terkait pasar gelap napza di Amerika Latin dan belahan dunia lainnya, perubahan dari kebijakan lama yang mahal dan terbukti gagal dapat memperbaiki dan mencegah terjadinya krisis di masa mendatang. (Alih Bahasa:  Yvonne Sibuea)

*Kasia Malinowska-Sempruch adalah Direktur Global Drug Policy Program – Open Society Foundations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *