Opini

Quo Vadis, Program Rehabilitasi Generik 100.000 Pecandu

Penulis: Subhan Panjaitan*

Tanpa terasa penghujung tahun 2015 yang dicanangkan sebagai tahun pelaksanaan “Program Rehabilitasi 100.000 Pecandu” kian dekat. Program yang banyak dipromosikan melalui media massa ini cukup menarik perhatian masyarakat, tetapi tidak banyak yang menelusuri asal mula angka 100.000 bisa ditetapkan.

Bermula dari pernyataan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Anang Iskandar yang dilansir Antaranews.com pada 10 Juni 2015, “…selama ini hanya sekitar 2000 pecandu yang masuk rehabilitasi.” Sementara berdasarkan pemetaan BNN 2014, jumlah pengguna napza di Indonesia berada di kisaran 4 juta orang; dengan komposisi 1,6 juta coba pakai, 1,4 juta rutin pakai dan kurang lebih 1 juta sisanya adalah pecandu napza.

Berpegang pada data di atas, maka BNN menetapkan program rehabilitasi masif, dimulai dengan target 100.000 pecandu di tahun 2015; dengan rencana peningkatan menjadi 200.000 pecandu di tahun 2016, kemudian 400.000 pecandu di tahun 2017. Komjen Pol. Anang Iskandar menganggap program rehabilitasi 100.000 pecandu merupakan sebuah langkah besar, karena merupakan perintah langsug dari Presiden Jokowi, demikian pemberitaan VOA Indonesia pada 31 Januari 2015 lalu.

Program rehabilitasi bagi 100.000 pecandu pun dimulai. Setiap instansi yang ditunjuk menjadi pengampu, mendapatkan “jatah” untuk menangani rehabilitasi pecandu dengan komposisi sebagai berikut; BNN 74,650 orang, Kementerian Kesehatan 15.000 orang, Kementerian Sosial 10.000 orang, dan Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional 350 orang. Pembagian target ini dipaparkan Dr. Diah Setia Utami selaku Deputi Rehabilitasi BNN pada kegiatan ‘Training of Trainers Asesmen Sosial’ di Hotel Amoscozy Jakarta pada 27 Mei 2015. Pembiayaan program ditanggung oleh APBN; yang meliputi biaya perawatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemantauan kegiatan, serta penjangkauan.

Data BNN tentang ‘klaim rehabilitasi komponen masyarakat’ 2015 memuat komposisi pembiayaan sebesar 9 juta rupiah per orang untuk perawatan selama 3 bulan. Artinya, negara telah menyediakan kurang lebih 671 milyar rupiah untuk dikelola oleh BNN dalam pelaksanaan rehabilitasi pecandu. Sementara data ‘klaim rehabilitasi sosial ketergantungan napza’ Kementerian Sosial memuat komposisi pembiayaan sebesar 9 juta rupiah per orang untuk perawatan selama 6 bulan. Bila Kemensos sanggup memenuhi target untuk merehabilitasi 10.000 orang pecandu napza, maka biaya yang akan digunakan dari kas negara adalah sebesar kurang lebih 90 milyar rupiah. Dapat diperhitungkan berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk program rehabilitasi 100.000 pecandu ini secara keseluruhan.

Perhitungan matematis penyelenggara negara ketika menetapkan target jumlah penerima layanan, pada dasarnya menyepelekan permasalahan ketergantungan napza itu sendiri. Dengan menggunakan perhitungan kasar; yaitu adanya perkiraan sejumlah 1 juta pecandu napza di Indonesia; maka dengan melaksanakan rehabilitasi untuk 100.000, 200.000 hingga 400.000 orang maka pada tahun kesekian diharapkan pecandu napza di Indonesia akan mencapai titik nol. Harapan ini paralel dengan target negara di bidang pemberantasan napza, yaitu “ Indonesia Bebas Narkoba 2015”; keduanya bisa dipastikan tidak mungkin tercapai, karena pada dasarnya akan selalu ada individu yang memilih untuk menggunakan napza dengan berbagai alasan, serta akan selalu ada individu pengguna napza yang bermasalah dengan ketergantungan napza walaupun dalam persentase kecil.

Dalam merancang program rehabilitasi, perlu diperhitungkan angka kekambuhan, angka re-admisi pecandu napza, serta kualitas modalitas terapi rehabilitasi yang tentunya sangat berpengaruh dalam tingkat keberhasilan proses rehabilitasi.

Di sisi lain, ketika setiap orang dengan penampilan yang dianggap mirip dengan ciri-ciri pengguna napza; seperti badan kurus, lusuh, dan sering nongkrong di tepi jalan; menjadi sasaran tes urin paksa oleh pihak-pihak terkait, baik instansi pemerintah di bidang kesehatan dan penegakan hukum; maupun organisasi non-pemerintah yang mendapatkan dana pelaksanaan rehabilitasi, maka niat baik pemerintah dengan menyediakan layanan ‘Program Rehabilitasi 100.000 Pecandu’ menjadi kehilangan makna. Pihak-pihak yang memperoleh mandat melaksanakan rehabilitasi pecandu, berlomba-lomba memenuhi target penyerapan anggaran, layaknya seorang supir bis kota yang dikejar setoran.

Kejadian yang sempat terekam oleh media cetak menggambarkan situasi seperti “Satpol PP dan BNN Harus Kejar-kejaran dengan Anak Jalanan Demi Tes Urine”, seperti yang dimuat Surya Malang Tribunnews 5 Juni 2015. Serta beredarnya kesaksian langsung dari seorang korban yang ditahan dipanti rehabilitasi selama 24 jam lebih. Ia ditahan sebagai sandera karena anaknya yang berstatus tersangka melarikan diri dari panti rehabilitasi tersebut.Betapa semua cara dihalalkan demi mencapai target rehabilitasi 100.000 pecandu.

Praktik-praktik di atas tentunya mengganggu kenyamanan warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini dibutuhkan integritas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam rehabilitasi pecandu napza, untuk berada pada alur kewenangan masing-masing. Sebagai contoh, keikutsertaan profesi konselor adiksi melakukan razia napza dan tes urin paksa dengan dalih melakukan penjangkauan merupakan pelanggaran kode etik profesi, karena tindakan tersebut berada di luar kewenangan profesi.

Seperti apakah program rehabilitasi yang ideal? Apakah cukup dengan program pengobatan rawat inap berdurasi 3-6 bulan, dilanjutkan dengan program rawat jalan, ditambah bonus sedikit modal pada fase rawat lanjut? Program seperti inilah yang disediakan secara merata bagi setiap pecandu napza yang direhabilitasi oleh negara.

Setiap individu adalah pribadi yang unik, sehingga penerapan program rehabilitasi generik untuk seluruh pecandu napza tidaklah tepat. Kebutuhan masing-masing individu tidak dapat dipenuhi melalui rehabilitasi paksa dan seragam.

Selayaknya seorang tukang jahit, itulah cara kerja dan sistem yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program rehabilitasi pecandu napza. Setiap individu memiliki tingkat permasalahan yang berbeda dan tentunya membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Sudah seharusnya pemerintah menyediakan akses seluas-luasnya terhadap layanan kesehatan yang berkaitan dengan napza, tanpa harus dibatasi oleh metode dan durasi yang baku.

Catatan: Hingga tulisan ini diturunkan, belum ada rilis data resmi capaian sementara program rehabilitasi 100.000 pecandu 2015.

Unduh artikel : PDF

*Subhan Panjaitan: Dewan Pembina Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, Provinsi Jawa Barat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *