Berita Lembaga Kebijakan Nasional

PP Wajib Lapor Masih Dilematis Bagi Pengguna Napza

Semarang – Wacana mengenai Peraturan Pemerintah tentang wajib lapor bagi pengguna NAPZA, menjadi bahan diskusi di kalangan pengguna napza. Bersama dengan petugas lapangan Lembaga Pelopor Perubahan Semarang, beberapa pengguna napza mendiskusikan aplikasi dari Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini pada Selasa (19/4).

“Diskusi ini perlu dilakukan, selain untuk bertukar pengalaman juga untuk mengungkapkan kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di kalangan pengguna napza,” ujar salah satu pengguna napza yang menjadi peserta diskusi pada Napzaindonesia.com.

Selama ini banyak pengguna napza yang mengalami diskriminasi dalam hal hukum terkait penggunaan napzanya. Hal ini menyebabkan adanya ketakutan dan ketidakpercayaan pengguna napza terhadap penegakan hukum di Indonesia. Adanya Peraturan Pemerintah mengenai wajib lapor bagu pengguna napza memunculkan kekhawatiran tersendiri.

“Wajib lapor ini akan segera berlaku bagi pengguna napza, dan yang ditunjuk sebagai tempat wajib lapor adalah institusi kesehatan. Jadi data-data yang masuk akan dilindungi sebagai kerahasiaan pasien institusi kesehatan,” ujar Rindu Tega, petugas lapangan Lembaga Pelopor Perubahan Semarang.

Dalam diskusi ini juga terjadi dialog antara pengguna napza yang sudah mendaftarkan diri sebagai pasien adiksi pada institusi kesehatan yang telah ditunjuk di kota Semarang, dengan pengguna napza yang masih ragu-ragu untuk mendaftarkan diri.

“Harapannya dengan melaporkan diri sebagai pasien adiksi di institusi kesehatan, saat ada masalah hukum dengan aparat penegak hukum dan tidak ada barang bukti, akan dirujuk ke rehabilitasi dan bukan diproses secara hukum,” tambah Tony, petugas lapangan Lembaga Pelopor Perubahan. (IH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *