Aktivitas Berita Berita Nasional Kebijakan Kebijakan Nasional Kegiatan

PNHR 2014 : Belajar dari Sejarah Kebijakan NAPZA di Nusantara

Pertemuan Nasional Harm Reduction 2014
Pertemuan Nasional Harm Reduction 2014

Jakarta – Sesi Pleno 1 Pertemuan Nasional Harm Reduction 2014 (20/12) mengambil tema Sejarah Kebijakan NAPZA di Nusantara. Pertemuan Nasional Harm Reduction 2014 diselenggarakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) pada 19-23 Desember di Wisma PKBI Hang Jebat Jakarta Selatan.

Pemilihan tema ini sebagai sesi pleno perdana memiliki arti khusus. Peserta pertemuan diajak untuk menengok jauh ke masa lalu, sebelum kemerdekaan Indonesia, dimana Nusantara telah memiliki sejarah panjang dalam penggunaanzat-zat psikoaktif dan memiliki berbagai pendekatan humanis dalam menangani kebutuhan masyarakat untuk mengkonsumsi zat psikoaktif.

Budayawan Ridwan Saidi mengangkat penggunaan candu sebelum masa kolonial dan sesudahnya. Ridwan menekankan,masalah candu berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi dan politik pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan peredaran candu untuk menunjang ekonomi negara mereka, dengan melakukan regulasi candu. Pajak yang dipungut dari para pengguna candu dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan Belanda.

Sementara Peter Dantoski dari Lingkar Ganja Nusantara kembali menyerukan pentingnya mempelajari sejarah Nusantara. Dengan mempelajari budaya masyarakat Nusantara sebelum masa kolonial, masyarakat dapat mengetahui bahwa penggunaan zat psikoaktif seperti yang terdapat dalam tanaman kecubung, jamur psilosibin dan ganja telah ratusan tahun dilakukan tanpa adanya kriminalisasi.Pemanfaatan tanaman yang mengandung senyawa psikoaktif terjadi secara wajar dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Masyarakat menggunakan zat-zat psikoaktif untuk ritual keagamaan, pengobatan, serta rekreasi.

Menurut Peter, Indonesia telah dikerdilkan dengan adanya pembatasan memori kolektif bangsa dengan mempelajari sejarah yang dimulai hanya pada masa pasca kemerdekaan. Masyarakat hanya mengingat kampanye hitam yang disebarluaskan untuk mengkriminalkan zat-zat psikoaktif dalam tanaman pasca Indonesia meratifikasi Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961.

Kebijakan kriminalisasi napza berujung pada meledaknya tingkat pemenjaraan di Indonesia. Hal ini dipaparkan oleh Mitro Subroto dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menurut Subroto, 75,75% Lapas/Rutan di Indonesia mengalami masalah overpopulasi. Karenanya, kebijakan alternatif pemenjaraan dalam penangananan masalah napza diharapkan dapat mengurangi beban institusi pemasyarakatan.(YS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *