Advokasi Kebijakan Nasional

PKNI Desak Pemerintah Tunda Pengesahan RUU Narkotika

Jakarta – Desakan untuk menunda pengesahan RUU Narkotika yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada 2005 lalu semakin menguat. Desakan yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan berbagai media diantaranya pengiriman kartu pos dan surat kepada Ketua DPR RI serta petisi online.

Pengiriman surat permohonan penundaan pengesahan RUU Narkotika RI yang juga ditembuskan kepada Presiden RI, diorganisir oleh Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), sebuah jaringan nasional korban napza di Indonesia yang didirikan pada 2006 silam. Ketua ad-interim PKNI, Budi Rissetyabudi kepada NapzaIndonesia.com mengatakan bahwa penundaan pengesahan RUU Narkotika ini dianggap penting karena dalam rancangan UU tersebut tidak menyebutkan batasan yang tegas.

“Tidak ada batasan yang tegas dalam rancangan UU ini, apakah seseorang merupakan pengguna, pengedar, atau produsen. Sementara fakta di lapangan para pengguna narkoba ilegal adalah korban dari perang terhadap narkoba.” ungkap Budi Rissetyabudi.

Jumlah korbannya yang berasal dari berbagai golongan usia masyarakat, terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun karena asas dari hukum narkoba selama hampir 50 tahun terakhir hanyalah pemberian sanksi pidana dan bukan pengendalian narkoba.

“Dalam hal ini, negara hanya memberi hukuman pidana kepada siapapun yang terlibat narkoba tanpa adanya upaya mengendalikan produksi dan peredarannya melalui pusat-pusat layanan milik pemerintah maupun pemberian ruang seluas-luasnya bagi kontrol masyarakat.” imbuh Budi Rissetyabudi.

Sebagai akibatnya, produksi dan peredaran narkoba dikuasai oleh kelompok kejahatan terorganisir dari tingkat lokal hingga internasional dan narkoba diedarkan di jalan-jalan serta dapat diperoleh siapa saja termasuk anak-anak.(YS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *