Opini

Perubahan Kebijakan NAPZA: Pedang Bermata Dua di Tangan Negara

Penulis: Ardhania Kosa Rizki*

Pada pertengahan 2010 lalu, buprenorfin, salah satu jenis terapi substitusi opiat yang lebih dikenal dengan merk dagang Subutex menghilang dari ‘pasar’. Buprenorfin tidak beredar lagi hingga kini.

Banyak opini yang berkembang mengenai alasan utama ditariknya peredaran  buprenorfin. Dr. Teddy Hidayat, Kepala Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) RS Hasan Sadikin Bandung mengungkapkan pada Pikiran Rakyat pada 23 Juli 2010 lalu, bahwa kemungkinan penarikan Buprenorfin ada kaitannya dengan wacana peralihan pengimpor dari PT. Schering Plough Indonesia ke PT. Kimia Farma.

Sehubungan dengan perubahan penggolongan Buprenorfin dari Psikotropika Golongan III menurut UU Psikotropika no 5/1997, menjadi Narkotika menurut UU Narkotika no 35/2009,  maka PT. Kimia Farma adalah institusi yang berwenang mengimpor buprenorfin.

Disinyalir penyalahgunaan buprenorfin dari cara administrasi oral menjadi disuntikkan, menjadi salah satu sebab pemerintah menarik substansi tersebut dari peredaran.

Di lain pihak, ‘kesetiaan’ pengguna buprenorfin pada terapi pilihan mereka tidak tergoyahkan oleh mahalnya harga substansi ini di pasaran. Perlahan tapi pasti, pihak importir sebagai distributor tunggal menaikkan harga buprenorfin sesuai dengan meningkatnya permintaan di pasaran.

Lagi lagi pengguna NAPZA suntik (penasun) tidak mampu berbuat banyak, walaupun harus merogoh kocek lebih dalam untuk bisa mendapatkan Buprenorfin. Harga mahal dianggap sepadan dengan kecilnya risiko bermasalah dengan hukum bila menggunakan putaw.

Keterputusan suplai buprenorfin tanpa adanya terapi pengganti pada saat kekosongan tersebut ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan bagi penasun yang telah cocok menggunakan Buprenorfin sebagai terapi substitusi pilihan utama.

Bagaikan pedang bermata dua, di satu sisi hal tersebut berdampak positif bagi penasun, tetapi di sisi lain hal tersebut juga dapat berdampak negatif.

Dampak positif yang dapat diambil adalah, adanya kemungkinan penasun memilih terapi substitusi lain yang relatif lebih kecil risiko penyalahgunaannya, seperti terapi Metadon. Kemungkinan penasun menyuntikkan metadon sangat rendah karena prosedur pengawasan terapi ini sangat ketat dan terstandarisasi di seluruh Indonesia.

Dampak positif lain yang mungkin terjadi adalah bila penasun ternyata mampu berhenti menggunakan terapi substitusi tanpa perlu beralih pada substansi lain (abstinensia).

Sayangnya, pada kelompok-kelompok penasun di kota Semarang didapati perilaku ‘kembali ke asal’ yaitu pilihan untuk kembali menggunakan putaw.

Pilihan berisiko ini dilakukan penasun dengan mengabaikan konsekuensi hukum yang membayangi mereka. Berbagai alasan menjadi latar belakang keputusan ini, diantaranya, keterikatan atau kecocokan penasun dengan terapi Buprenorfin tidak tergantikan oleh terapi substitusi oral lainnya.

Ketersediaan terapi metadon tidak menjadi solusi bagi sebagian penasun kota Semarang karena mereka meyakini sakaw (gejala putus obat)  metadon lebih lama dan lebih sakit daripada sakaw putaw.

Beredar kisah pengalaman seorang penasun yang pernah menemui seorang dokter ahli adiksi beken di Jakarta untuk melakukan detoksifikasi metadon. Alih-alih mendapatkan pertolongan, ia justru dihardik oleh dokter tersebut, “Ngapain kamu make metadon, mending nyari putaw aja sekalian!” Ini hanya salah satu contoh kisah yang memperkuat fobia penasun pada terapi metadon.

Berbekal keyakinan inilah, mereka memilih kembali ke jalanan untuk memburu putaw di pasar gelap.Tidak sedikit penasun yang terjaring dalam operasi anti NAPZA yang digelar rutin oleh pihak Kepolisian dalam masa transisi ini. Mereka terpaksa harus mengeluarkan uang dalam jumlah tidak sedikit untuk menebus kebebasan atau meringkuk di balik jeruji besi karena terjerat UU Narkotika no 35/2009.

Diantara pro kontra tentang terapi metadon, tidak sedikit penasun yang berminat menjadi klien klinik PTRM. Tetapi hanya sebagian kecil saja yang bisa bertahan dan secara rutin datang ke institusi kesehatan penyedia PTRM. Hasrat lama untuk tetap menyuntikkan napza menjadikan metadon sebagai  alternatif terakhir disaat penasun mengalami sakaw.

PTRM dianggap memiliki banyak keterbatasan, mulai dari pendeknya rentang waktu penyediaan layanan, hingga kurangnya kemauan petugas medis klinik metadon untuk menyesuaikan situasi lapangan dengan teori dasar sesuai buku panduan.

Kecilnya minat penasun untuk menjadi klien metadon kemungkinan akan berbalik arah pada bulan-bulan mendatang. Karena sesuai perkembangan terkini, pemberlakuan PP Wajib Lapor bagi Pecandu Napza tinggal menunggu waktu. Posisi Rumah Sakit dan Puskesmas penyedia layanan ketergantungan napza menjadi kian penting.

UU Narkotika no 35/2009 membedakan perlakuan bagi pecandu yang melapor ke institusi kesehatan dengan merujuk mereka menjalani rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap. Sedang bagi pecandu napza yang tertangkap tangan menggunakan napza ilegal tanpa pernah melapor atau terdaftar menjadi pasien di RS atau Puskesmas penyedia layanan ketergantungan napza, terancam menjalani proses peradilan dengan vonis pemenjaraan.

  • Ardhania Kosa Rizki: Seorang pemerhati masalah napza yang berdomisili di Semarang. Saat ini bekerja sebagai relawan di sebuah program penyedia layanan kesehatan bagi pecandu napza di kota Semarang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *