Aktivitas Berita Nasional Kebijakan Nasional Kegiatan

Pertemuan Nasional Harm Reduction 2014 Resmi Dibuka

Pertemuan Nasional Harm Reduction 2014
Pertemuan Nasional Harm Reduction 2014

Jakarta – Wisma Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) – Hang Jebat, Jakarta Selatan terlihat riuh oleh kehadiran ratusan peserta Pertemuan Nasional Harm Reduction 2014.  Tepat pukul 20.00 WIB, pertemuan resmi dibuka oleh Direktur Eksekutif PKBI, Inang Winarso. Tema pertemuan nasional kali ini adalah Gerakan Kebijakan NAPZA : Sebuah Renungan.

Harm Reduction atau Pengurangan Dampak Buruk NAPZA merupakan sebuah pendekatan komprehensif yang membumi, didasarkan atas kebutuhan lapangan para pengguna NAPZA agar terhindar dari risiko kematian, risiko penularan penyakit dan risiko terkait sosial, ekonomi dan hukum. Pendekatan pengurangan dampak buruk napza sendiri mulai diterapkan di Indonesia sejak 1999, dimulai dari dilaksanakannya distribusi jarum suntik steril pada pengguna napza suntik di Bali untuk mengurangi laju infeksi HIV.

Pendekatan pengurangan dampak buruk napza menjadi penyeimbang bagi kebijakan Napza Indonesia yang sangat represif, yaitu Perang Terhadap NAPZA. Perang Terhadap Napza diadaptasi Indonesia sejak negara menandatangani Konvensi Tunggal PBB tentang Pengaturan Narkotika – 1961. Kebijakan perang NAPZA ini dituangkan melalui UU Narkotika no 22/1997 dan UU Psikotropika no 5/1997 yang kemudian diamandemen menjadi UU Narkotika no 35/2009. Negara mengklaim bahwa UU Narkotika no 35/2009 sudah lebih humanis, karena telah mengakomodasi kebutuhan rehabilitasi pecandu napza. Faktanya, masih ada 17.055 pengguna napza yang dipenjarakan sampai dengan Oktober 2014, angka ini adalah 10.6% dari total warga binaan nasional (Ditjenpas 2014).

Inang Winarso dalam pidato sambutannya menekankan, Indonesia tidak seharusnya tunduk pada kebijakan internasional kriminalisasi napza yang pada dasarnya merupakan kebijakan yang menindas. Korban dari kriminalisasi Napza adalah generasi muda bangsa yang kemudian harus menjalani sangsi pemenjaraan karena penggunaan dan kepemilikan napza.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sampai dengan Oktober 2014 persentase warga binaan kasus Napza, mencakup pengedar dan pengguna napza, mencapai 25.39% dari total warga binaan nasional. Sedangkan masalah overkapasitas lapas/rutan telah mencapai 75,75% dari keseluruhan 33 Kantor Wilayah di Indonesia. Krisis overkapasitas lapas/rutan memaksa negara untuk terus menambah jumlah lapas/rutan. Kebijakan ini tentunya membebani anggaran negara yang dapat dimanfaatkan untuk sektor-sektor lain yang dapat mensejahterakan masyarakat luas.

Pertemuan Nasional Harm Reduction akan berlangsung dari Sabtu 20 Desember 2014 hingga Senin 22 Desember 2014.Berbagai topik menarik seperti Sejarah NAPZA di Nusantara, Manfaat Medis Ganja serta Trend NAPZA terkini akan dibahas pada sesi-sesi utama.(YS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *