Advokasi

Perjuangan Bolivia Pertahankan Kultur Mengunyah Koka Terganjal Penolakan AS

Presiden Evo Morales
Evo Morales Foto: AP

La Paz – Beberapa negara yang dimotori oleh Amerika Serikat, bersatu padu untuk menghambat permohonan pemerintah Bolivia ke PBB untuk menghapuskan pelarangan internasional pada praktek mengunyah daun koka.

Tradisi mengunyah koka merupakan warisan leluhur yang sudah dilakukan selama ratusan tahun oleh  rakyat Bolivia. PBB memberikan 18 bulan bagi Bolivia sebagai masa pertimbangan untuk menerima atau menolak amandemen. Tenggang waktu tersebut akan berakhir pada 31 Januari 2011.

Pada 2009, Presiden pribumi pertama Bolivia, Evo Morales Ayma, mengirimkan permohonan pada PBB untuk menghapuskan pelarangan praktek mengunyah daun koka. Bila dikabulkan, maka akan terjadi perubahan pada Konvensi Tunggal tentang Narkotika PBB tahun 1961, yang membuatnya selaras dengan Deklarasi PBB Tentang Hak-hak Masyarakat Asli tahun 2007.

Morales berusaha meluruskan kesalahan sejarah. Ia menyatakan lewat suratnya pada Sekjen PBB: “Mengunyah daun koka adalah salah satu praktek sosio-kultural dan ritual masyarakat asli Andes. Ini sangat berkaitan dengan sejarah dan identitas bangsa Bolivia. Praktek turun menurun ini tidak dapat dan tidak seharusnya dilarang.”

Pada 1990-an, sebuah penelitian yang dilakukan oleh WHO menyimpulkan bahwa mengunyah daun koka tidak menimbulkan konsekuensi kesehatan maupun sosial seperti penggunaan kokain. AS menghentikan publikasi penelitian WHO tersebut.

AS dan beberapa negara lain termasuk Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Swedia, Denmark, Federasi Rusia, Jepang dan Colombia saat ini sedang berusaha menghentikan perjuangan Bolivia mempertahankan ekspresi kebudayaan mereka. Negara-negara tersebut berencana mengajukan keberatan resmi atas permohonan amandemen dari Bolivia yang akan jatuh tempo pada 31 Januari 2011. Keberatan tersebut akan mengakibatkan penolakan PBB mengabulkan permohonan Bolivia.

Sebagai dukungan atas usaha pemerintah Bolivia, International Drug Policy Consortium (IDPC), sebuah konsorsium yang bergerak di bidang advokasi perubahan kebijakan NAPZA Internasional memprakarsai sebuah gerakan agar negara-negara anggota PBB tidak ikut mengajukan keberatan atas permohonanan amandemen Bolivia.(idpc/ys)