Kebijakan Daerah

Peraturan Gubernur Soal Larangan Merokok Masih Diabaikan

No Smoking

Jakarta – Sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 pada 6 Mei lalu, Pemerintah Daerah DKI Jakarta mulai menerapkan peraturan tentang larangan merokok di kawasan-kawasan tertentu. Salah satu kawasan yang masuk dalam kriteria tersebut adalah bangunan gedung-gedung tertutup.

Meskipun sosialisasi sudah dilakukan, namun hingga saat ini masih banyak pengelola gedung tertutup yang dimaksud dalam Pergub tersebut yang belum mematuhi aturan yang ditetapkan tersebut.

Hal itu ditunjukkan dengan adanya pengaduan masyarakat yang masuk ke Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta. Pengaduan tersebut pada umumnya seputar masih ditemukannya orang-orang yang masih merokok di dalam gedung.

“Selain mengenai masih adanya perokok di dalam gedung, pengaduan juga tentang tidak adanya peringatan larangan merokok juga banyak,” terang Ridwan Panjaitan, Kabid Penegakan Hukum BPLHD DKI Jakarta, Rabu, (22/12).
Sanksi bagi pelanggar peraturan ini sebenarnya sudah ditentukan, namun tidak

berupa denda melainkan sanksi moral. Sanksi terberatnya adalah pencabutan ijin usaha. Selama ini yang dilakukan pemerintah daerah DKI Jakarta dalam menindak lanjuti peraturan tersebut adalah razia secara berkala.(IH)