Opini

Perang Terhadap Napza: Obat Yang Tidak Menyembuhkan Penyakit

Penulis: Diederik Lohman *

Perang terhadap Napza telah gagal. Kini, apa yang harus kita lakukan?

Ini adalah pertanyaan mencemaskan yang telah dibicarakan secara intensif oleh negara-negara anggota PBB selama 10 minggu terakhir, sembari mereka terlibat dalam negosiasi mengenai masa depan kebijakan napza internasional, menjelang Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang Napza pada April 2016 mendatang.

Dihadapkan pada fakta bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan dalam 50 tahun terakhir telah gagal untuk “membasmi atau mengurangi napza ilegal secara signifikan”, berbagai negara kemudian secara acak menarik kesimpulan yang beragam. Beberapa negara, memutuskan untuk mencoba kebijakan dengan pendekatan yang baru, sementara negara-negara lain justru melipatgandakan pendekatan penegakan hukum. Di sisi yang berseberangan, negara-negara seperti Uruguay, membuka diri pada legalisasi dan regulasi ganja, sementara Rusia justru menentang referensi-referensi rencana global ‘pengurangan transmisi HIV akibat penggunaan napza’ yang pernah disetujui, tapi tidak diterapkan.

Health and Human Rights berada di titik pusat debat yang terpolarisasi ini. Konvensi-konvensi napza PBB telah dirilis bersamaan dengan pembentukan Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan – UN Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Badan Pengendali Narkotika Internasional – International Narcotics Control Board (INCB), tanpa menghiraukan dampak buruk napza terhadap “kesehatan dan kesejahteraan umat manusia.” Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, berbagai bukti ilmiah kian berkembang menunjukkan berbagai dampak negatif kebijakan napza berbasis penegakan hukum terhadap kesehatan dan hak asasi manusia. Kemudian muncul pertanyaan kritis: “Apa yang lebih membahayakan? Napza atau cara-cara menangani napza?.”

Menjelang pertemuan PBB pada April 2016 mendatang, Human Rights Watch akan mempublikasikan serial artikel yang membahas berbagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, dari penyiksaan hingga pembunuhan atas nama implementasi pengendalian napza; dari pemenjaraan yang tidak sesuai prosedur dan pemenjaraan semena-mena terhadap pengguna napza, hingga penghambatan akses pasien kanker terhadap morfin sebagai pereda nyeri, yang disebabkan oleh Perang terhadap Napza. Mengakhiri praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia harus menjadi pusat pembahasan pada Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang Napza (Sumber: Human Rights Watch/Alih Bahasa: Yvonne Sibuea)

 

Diederik Lohman adalah Wakil Direktur Divisi Kesehatan dan HAM di Human Rights Watch; kerja-kerjanya berfokus pada akses terhadap perawatan paliatif, termasuk obat-obatan pereda nyeri yang dikendalikan serta kebijakan pengendalian napza internasional. Sebelumnya, Lohman bekerja sebagai peneliti senior di Human Rights Watch-Divisi Eropa dan Asia Tengah, juga sebagai Direktur kantor Human Rights Watch di Moskow. Lohman telah melakukan berbagai riset dan menulis mengenai perawatan ketergantungan napza dan perawatan HIV bagi pengguna napza, HAM pada konflik bersenjata, serta seluk beluk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer dan kepolisian. Lohman mendirikan Russian Justice Initiative (dulu Chechnya Justice Initiative), sebuah organisasi yang membantu korban konflik Cechnya untuk mendapatkan keadilan melalui institusi-institusi domestik Rusia dan Pengadilan HAM Eropa. Lohman memiliki latar belakang pendidikan Studi Rusia dan Hukum Internasional, ia menguasai bahasa Rusia, Belanda dan Jerman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *