Opini

Pengurangan Dampak Buruk dan Reformasi Kebijakan Napza Saling Membutuhkan

Penulis: Gloria Lai *

Ini adalah tulisan kedua dalam mini seri pengurangan dampak buruk di kawasan Asia dan Pasifik, Gloria Lai dari International Drug Policy Consortium secara singkat menjelaskan mengenai upaya perubahan kebijakan napza menjelang Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang Napza yang akan diselenggarakan di New York, April 2016 mendatang.

Merespon epidemi HIV pada pengguna napza suntik, berbagai upaya pengurangan dampak buruk telah dilakukan di banyak negara Asia dalam dua dekade terakhir. Dalam periode yang sama, pemerintah dari banyak negara menyatakan bahwa mereka telah mengadopsi pendekatan berbasis kesehatan terhadap penggunaan napza.

Namun, respon kebijakan terhadap penggunaan napza di Asia, seperti halnya di belahan dunia yang lain, tetap berfokus pada penghukuman, dari kriminalisasi hingga hukuman fisik serta tempat-tempat penahanan paksa; yang disebut sebagai ‘tempat rehabilitasi’ namun tidak memberikan intervensi perawatan berbasis bukti, sehingga rawan terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti kerja paksa, kekerasan fisik dan seksual.

Terhalang oleh situasi hukum punitif yang brutal, jangkauan upaya-upaya pengurangan dampak buruk napza di kawasan Asia Pasifik belumlah mencukupi, dan sebagai hasilnya, epidemi HIV dan hepatitis di kalangan pengguna napza suntik tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius di banyak negara.

Pengurangan Dampak Buruk atau Pengurangan Penggunaan Napza?

Ketersediaan layanan perawatan yang berbasis bukti ilmiah, bersifat sukarela, disusun sesuai  dengan kebutuhan individu, dan berlandaskan pada penjajakan ketergantungan napza berbasis bukti sangat jarang ditemui.

Sudah sangat jelas bahwa kita tidak saja membutuhkan upaya pengurangan dampak buruk, namun juga kebijakan napza yang dilandasi oleh filosofi pengurangan dampak buruk; yang memiliki fokus mengurangi dampak buruk penggunaan napza, bukannya mengurangi penggunaan napza itu sendiri.

Menjelang Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang Napza April 2016 nanti, negara-negara anggota dari benua Amerika, Eropa dan Afrika bersama dengan berbagai badan PBB, yang jumlahnya kian bertambah, terus melakukan upaya advokasi agar  ada upaya mengarahkan kebijakan napza menjadi berbasis kesehatan masyarakat, hak asasi manusia, dan pembangunan, daripada terus terjebak dalam pendekatan lama yang bertitikberat pada respon penegakan hukum.

Setidak-tidaknya selama 40 tahun penuh, setelah Presiden Amerika Serikat, Richard Nixon mendeklarasikan perang terhadap napza pada 1961, pemerintah negara-negara di Asia dengan tanpa henti melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum dengan menyita napza dan menangkap tersangka, serta menerbitkan sejumlah peraturan untuk menjatuhkan hukuman berat pada siapapun yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan napza ilegal, bahkan penerapan hukuman mati sebagai hukuman yang wajib diberikan diberlakukan di beberapa negara seperti Iran, Singapura, dan Malaysia. Banyak negara tidak ambil pusing untuk menghindarkan pengguna napza dari hukuman, karena mereka percaya bahwa melalui penghukuman akan muncul efek jera.

Namun pendekatan punitif ini tidak memberikan hasil yang efektif, dan tingkat penggunaan napza, baik dari sisi volume dan jenis zat yang tersedia di Asia terus meningkat, bahkan Asia Timur dan Asia Tenggara merupakan salah satu pasar napza sintetis terbesar di dunia.

Meski kebijakan-kebijakan punitif telah secara langsung menghalangi efektivitas implementasi upaya-upaya pengurangan dampak buruk di Asia, pemerintah-pemerintah di kawasan ini tetap menolak untuk membahas kegagalan dan konsekuensi negatif dari ‘perang terhadap napza’ dan tetap dengan amat keras kepala, berpegang pada tujuan yang tidak realistis untuk menciptakan masyarakat tanpa napza.

Dengan Sukarela Memperjuangkan Upaya Pengurangan Dampak Buruk

Pada tahun 2015, Sekjen PBB, Ban Ki Moon, menyerukan kepada negara-negara anggota untuk “mempertimbangkan alternatif-alternatif dari kebijakan kriminalisasi dan penahanan pengguna napza serta upaya-upaya penegakan hukum pada mereka yang terlibat pada suplai napza ilegal. Kita harus meningkatkan fokus pada kesehatan masyarakat, pencegahan, perawatan, serta strategi-strategi ekonomi, sosial dan budaya.”

Beberapa badan PBB yang lain telah mendukung seruan ini dan mendorong negara-negara anggota untuk mendekriminalisasi penggunaan dan kepemilikan napza untuk penggunaan pribadi, agar pengguna napza dengan sukarela dapat mencari layanan pengurangan dampak buruk, perawatan atau bantuan sosial yang mungkin mereka butuhkan.

UNGASS 2016 menandai sebuah persimpangan penting bagi banyak pemerintah di dunia – siapa yang akan memilih untuk belajar dari kegagalan kebijakan napza selama ini dan ingin melakukan reformasi, atau justru tidak ingin menatap realita dengan pura-pura tidak tahu dan tetap menerapkan kebijakan yang amat merugikan, yang mungkin merupakan posisi yang menguntungkan secara politik namun telah terbukti memperburuk situasi kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia. Bangkitlah, reformasi kebijakan napza di Asia, karena upaya pengurangan dampak buruk napza membutuhkanmu. (Sumber: Biomedcentral/Alih Bahasa : Yohan Misero)

  • Gloria Lai adalah Staf Senior Urusan Kebijakan di International Drug Policy Consortium (IDPC). Gloria memimpin program regional IDPC di Asia, berbasis di Bangkok. Sebelumnya, Gloria bekerja sebagai penasihat senior urusan kebijakan penegakan hukum dan napza, juga sebagai advokat, untuk pemerintah Australia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *