Berita Daerah Berita Lembaga

Pengguna Napza Suntik di Semarang Mulai Percaya Program Pemerintah

Semarang, NapzaIndonesia.com – Dua orang pengguna napza suntik (penasun) pada Kamis (18/10) mendaftarkan diri sebagai pasien pengakses layanan pengurangan dampak buruk napza di Puskesmas Poncol, Semarang. Mereka didampingi oleh Petugas Penjangkau serta Manajer Program Lembaga Pelopor Perubahan, Emha Fauzi.

Selama ini Lembaga Pelopor Perubahan melaksanakan penjangkauan dan pendampingan pada komunitas penasun di kota Semarang.

Pendaftaran penasun sebagai pasien layanan pengurangan dampak buruk napza atau Harm Reduction dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal 54 dan 55 UU Narkotika no.35/2009 yang memuat kewajiban pecandu napza untuk melaporkan diri ke layanan rehabilitasi yang difasilitasi oleh negara.

Pelaksanaan pasal ini adalah untuk menegaskan posisi pecandu sebagai korban dari peredaran gelap napza yang berhak mendapatkan rehabilitasi yang disediakan negara.

Dua orang penasun yang mendaftar siang itu mendapatkan kartu identitas dari Puskesmas Poncol. Mereka memanfaatkan layanan jarum dan alat suntik steril (LJASS) yang disediakan Puskesmas. Selain LJASS, Puskesmas Poncol juga menyediakan Progam Terapi Rumatan Metadon (PTRM), Voluntary Counseling and Testing (VCT), Layanan Kesehatan Dasar, serta informasi melalui materi edukasi seperti brosur dan leaflet.

Proses pendaftaran di Puskesmas Poncol ditangani oleh dr. Hening yang merupakan salah satu petugas medis pengampu layanan Harm Reduction Puskesmas Poncol. Adapun isi paket LJASS yang disediakan Puskesmas Poncol yaitu: 3 buah jarum suntik steril, 3 buah alcohol swab, dan 3 buah kondom.

“ Akhirnya sekarang sudah ada penasun yang mau mendaftarkan diri di Puskesmas,” cetus dr. Hening menyatakan kelegaannya. Sejak Agustus 2009 saat pertama kali layanan Harm Reduction disediakan di Puskesmas kota Semarang, penasun masih ragu-ragu untuk langsung datang dan memanfaatkan layanan dari petugas medis di Puskesmas. Mereka memilih tetap mengambil layanan melalui perantaraan petugas penjangkau.

Di saat yang bersamaan, di Puskemas Pegandan dan Puskesmas Srondol juga dilaksanakan pendaftaran penasun untuk mengakses layanan Harm Reduction.

Pasal 128 ayat 3 UU Narkotika no.35/2009 juga menjamin bahwa pecandu yang sedang menjalani proses rehabilitasi medis di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis pemerintah, tidak akan dituntut pidana.

Kepercayaan penasun pada itikad baik pemerintah ini diharapkan menjadi contoh bagi para penasun lainnya mendaftarkan diri secara resmi ke Puskesmas penyedia layanan Harm Reduction terdekat.(AK/YS)