Berita Nasional Kebijakan Nasional Kegiatan

Pengesahan PP 25/2011 Wajib Lapor Pecandu Narkotika Resahkan Pecandu dan Petugas Kesehatan

Bogor – Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika telah disahkan pada 18 April 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PP Wajib Lapor berbuah pro dan kontra di kalangan pengguna napza.

PP yang sedianya menjadi petunjuk teknis implementasi pasal 54 Undang-Undang Nomer 35 /2009 Tentang Narkotika ini juga menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan petugas kesehatan di tingkat Puskesmas. yang selama beberapa tahun terakhir ini dipercaya sebagai institusi pemerintah penyedia layanan pengurangan dampak buruk napza dan konseling adiksi napza.

Tidak mengherankan bila kalangan pengguna napza ragu akan manfaat PP Wajib Lapor. Dengan pengalaman berpuluh tahun menjadi obyek intimidasi dan pemerasan oleh aparat kepolisian, mayoritas pengguna napza tidak bersedia melaporkan diri ke institusi kesehatan. Pengguna napza khawatir  identitas mereka akan bocor ke pihak Kepolisian, demikian keterangan yang diberikan Ira Hapsari Koordinator Divisi Litbang PERFORMA Kelompok Advokasi Kebijakan NAPZA pada NapzaIndonesia.com setelah pelatihan berakhir. (30/4)

PP 25/2011 ini juga menjadi bahasan yang menarik bagi penyedia layanan kesehatan yang selama ini menjalankan program pengurangan dampak buruk penggunaan napza di berbagai kota. Beberapa petugas Puskesmas peserta “Pelatihan Komprehensif Adiksi dan Harm Reduction” di Hotel The Poencer Bogor pada 27-30 April 2011,  mengungkapkan berbagai pertanyaan tentang pelaksanaan PP tersebut.

Salah satu yang menarik adalah pertanyaan dari seorang petugas Puskesmas yang selama ini menyediakan layanan pengurangan dampak buruk penggunaan napza.”Kalau pengguna napza sudah melapor, lalu apa yang harus kami lakukan selanjutnya,” ujarnya.

Sampai dengan PP 25/2010 ini disahkan, belum ada mekanisme yang jelas tentang pelaksanaannya di lingkungan institusi kesehatan. Sementara dengan disahkannya sebuah Peraturan Pemerintah, maka secara otomatis peraturan tersebut sudah mulai diberlakukan.

Selain itu, menurut informasi dari Kementerian Kesehatan, institusi yang nantinya akan ditunjuk sebagai pelaksana rehabilitasi medis bagi pengguna napza saat ini masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan. Padahal dengan diberlakukannya peraturan baru ini, pengguna napza sudah diwajibkan untuk melaporkan diri kalau tidak ingin mendapatkan sanksi pidana.

Di satu sisi, penerapan PP 24/2011 ini merupakan sebuah langkah maju dan peluang bagi dekriminalisasi pengguna napza. Namun di sisi lain, masih perlu banyak diskusi dan mekanisme yang jelas mengenai pelaksanaannya sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, jelas Ira mengakhiri wawancara.(IH/YS)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *