Berita Nasional Peristiwa

Pengedar Pil Koplo di Kalangan Pelajar Ditangkap Polisi

Madiun – Petugas Satuan Narkoba Polres Madiun, Jawa Timur, menangkap seorang pengedar pil penenang jenis “double” L atau koplo, yang mengedarkan barang haram tersebut di kalangan pelajar setempat.

Kepala Satuan Narkoba Polres Madiun AKP Basuki Dwi Koranto, Rabu, mengatakan tersangka adalah Lamidi alias Celeng, warga Desa Bulu, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. Kesehariannya, pelaku bekerja sebagai juru parkir di kawasan Pasar Mejayan Baru, Caruban, Kabupaten Madiun.

“Tersangka ditangkap polisi pada tanggal 29 April lalu. Saat itu, ia sedang bertransaksi pil koplo di pinggir jalan desa di wilayah Caruban,” ujar AKP Basuki kepada wartawan.

Menurut dia, tersangka sudah lama menjadi target operasi polisi. Hal itu karena kegiatannya yang mengedarkan pil koplo atau penenang di kalangan pelajar setempat.

Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 174 butir pil koplo, uang tunai Rp50 ribu, dan sebuah telepon genggam. Dalam melancarkan aksinya, pil penenang tersebut dijual dalam bentuk paket yang berisi enam hingga tujuh pil dan dibungkus kertas.

“Setiap paket berisi enam sampai tujuh butir pil yang dibungkus kertas. Para pengguna pil tersebut menyebutnya dengan paketan “pocong”. Sedangkan harganya mencapai Rp10 ribu per paket,” kata Basuki.

Adapun modus yang dilakukan tersangka adalah dengan mendatangi tempat-tempat mangkal atau berkumpulnya para pelajar seperti Pasar Mejayan Baru dan juga lokasi lainnya. Para pelajar tersebut kemudian ditawari pil penenang tersebut.

Sementara, dihadapan polisi tersangka mengaku sengaja menyasar para pelajar karena merupakan kalangan yang mudah terbujuk. Apalagi harga per paketnya sangat murah, yakni hanya Rp10 ribu.

“Pemakaiannya biasanya diminum atau dicampur dengan kopi agar lebih cepat terasa. Saya terpaksa jualan pil koplo karena untuk menambah penghasilan sehari-hari. Untuk menambah ekonomi,” kata tersangka Lamidi.

Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 197 dan atau 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. (*)