Advokasi Aktivitas Berita Berita Internasional

Pengadilan Tinggi Mumbai Batalkan Putusan Hukuman Mati Kasus NAPZA

Mumbai High Court

Mumbai – Pengadilan Tinggi Mumbai membatalkan putusan hukuman mati untuk sebuah kasus kepemilikan NAPZA ilegal, dengan demikian Pengadilan Tinggi Mumbai menjadi pengadilan pertama di dunia yang melakukan hal tersebut.

Lewat konferensi video pada Kamis (16/06), Hakim A.M Khanwilkar dan A.P Bhangale mengumumkan bahwa Pasal 31A UU Narkotika dan Psikotropika Tahun 1985 (NDPS Act) merupakan pasal yang inkonstitusional, karena memberlakukan hukuman mati pada pelaku perdagangan NAPZA. Menurut kedua hakim tersebut, pasal 31A melanggar ayat 21 Konstitusi India.

Pengadilan Tinggi Mumbai menghindari penolakan pasal 31A UU Narkotika dan Psikotropika Tahun 1985, tetapi menganjurkan agar pasal tersebut dapat dibaca dengan seksama. Pengadilan pemutus perkara akan dapat memiliki pilihan, bukannya sebuah keharusan untuk memberlakukan hukuman mati pada pelaku yang terlibat peredaran NAPZA dalam jumlah yang ditentukan pasal 31A. Pengadilan pemutus perkara dapat memberlakukan hukuman mati untuk alasan-alasan tertentu yang disebutkan secara tertulis.

Keputusan Pengadilan Tinggi Mumbai tersebut menghasilkan keputusan penangguhan bagi kasus Ghulam Mohammed Malik, seorang pria Kashmir yang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Khusus di Mumbai pada Februari 2008. Malik terlibat penyelundupan resin ganja (charas) secara berulang. Karena sifat pasal 31A UU Narkotika dan Psikotropika Tahun 1985 yang menetapkan hukuman minimum yaitu hukuman mati, tanpa mempertimbangkan keadaan individual atau faktor-faktor yang meringankan.

Keputusan Pengadilan Tinggi Mumbai merupakan respon atas petisi Indian Harm Reduction Network (IHRN), sebuah konsorsium organisasi non pemerintah yang bergerak di isu kebijakan NAPZA. IHRN menyatakan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang sewenang-wenang, berlebihan dan tidak pada tempatnya untuk kejahatan terkait NAPZA.

Terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Bombay, Anand Grover, Direktur Lawyers Collective, sebuah organisasi yang berperan penting di IHRN mengatakan, “Perintah Pengadilan Tinggi Mumbai merupakan perkembangan penting di ranah kebijakan NAPZA dan kampanye anti hukuman mati. Kita akan mempelajari apakah peniadaan hukuman mati telah dilaksanakan dengan tepat.”

Di seluruh dunia, 32 negara memberlakukan hukuman mati untuk kejahatan terkait narkotika dan psikotropika. Diantara 32 negara ini, 13 negara termasuk India memberlakukan hukuman mati sebagai hukuman wajib untuk kejahatan terkait NAPZA. Di negara-negara seperti Iran dan China yang benar-benar melaksanakan hukuman mati, pelaku kejahatan terkait NAPZA menjadi kelompok mayoritas yang dijatuhi hukuman mati. Pada Mei 2010, Pengadilan Singapura melaksanakan hukuman mati pada seorang pemuda Malysia karena kepemilikan heroin.

Sementara Luke Samson, Presiden IHRN menyatakan, “Hal ini adalah perkembangan positif yang menandakan bahwa Pengadilan juga telah menyadari prinsip-prinsip pengurangan dampak buruk dan hak asasi manusia pada kasus NAPZA.”

Menyambut keputusan Pengadilan Tinggi Mumbai, Rick Lines Direktur Eksekutif Harm Reduction International (HRI) menyatakan,”Pengadilan Tinggi Mumbai telah melaksanakan dalam skala domestik, apa yang diperjuangkan selama bertahun-tahun oleh para pegiat HAM di seluruh dunia. Hukuman mati yang menafikan diskresi yudisial adalah pelanggaran etika hukum. Lines menambahkan,” Sistem peradilan India telah menguatkan bahwa hukuman mati tidak dapat ditoleransi sebagai hukuman wajib. Keputusan peniadaan hukuman mati merupakan sebuah preseden positif untuk otoritas yudisial di India yang selama ini didominasi oleh kebijakan Perang Terhadap Narkoba.”