Advokasi Berita Lembaga Berita Nasional Kebijakan Nasional

Pemerasan di Lapas Harus Segera Dihapuskan

logo-lapas
Lembaga Pemasyarakatan

Jakarta – Permintaan untuk menghapus pemerasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edy, terkait adanya keluhan masyarakat mengenai praktik pemerasan napi di Lapas.

Hal tersebut ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Ia diminta untuk mengusut pemerasan terhadap tahanan atau narapidana di Lembaga Pemasyarakatan serta membersihkan oknum aparat yang terbukti menjalankan praktik tersebut.

Pemerasan di Lapas yang dilakukan oknum aparat ini juga pernah dialami mantan anggota DPR RI Bulyan Royan, saat ia ditahan di LP Bangkinang, Riau. Ia merupakan terpidana kasus suap pengadaan 20 kapal patroli di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin mengatakan, informasi terjadinya pemerasan oleh oknum Lapas Bangkinang itu akan diagendakan dalam rapat dengan Menhukam Patrialis Akbar.

Jika terjadi kesepakatan dalam rapat pleno komisi III DPR RI, akan dilakukan kunjungan langsung ke LP Bangkinang.

“Kunjungan kerja lapangan itu untuk melihat dan mengambil langsung informasi tersebut,” kata Azis.

Tjatur juga menambahkan, praktik pemerasan terhadap napi oleh oknum pejabat dan pegawai Lapas sudah menjadi rahasia umum. Dari hasil Kunker (kunjungan kerja) Komisi III DPR RI, didapati masih adanya praktik pemerasan meski hanya sekitar 20 persen dan biasanya terjadi di Lapas daerah.

“Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar harus membersihkan pemerasan napi. Di Lapas Riau masih ada, dana yang wajib disediakan tahanan untuk oknum pejabat Lapas,” kata Tjatur.

“Kalu Dirjen tidak bisa, kita minta agar ganti. Jadi kita minta Menhukam untuk turun tangan mengatasi kasus seperti ini,” tegas Tjatur. Komisi III juga mendesak Dirjen Lapas untuk menindaklanjuti hasil temuan itu.

Tjatur khawatir bila hal itu berlanjut maka akan merusak mental narapidana yang berkantong tebal. “Bisa jadi mereka (tahanan) itu tidak memiliki efek jera atas tindakan yang mereka lakukan,” jelasnya.

Sedangkan Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani meminta Menhukam Patrialis Akbar agar menindak pihak terkait mulai dari Kalapas Bangkinang, Kampar, Kepala Divisi Lapas Bangkinang hingga Kepala Kanwil Depkumham Riau.

Ia juga menambahkan, perbuatan yang tidak dibenarkan oleh oknum Lapas Bangkinang itu bisa mencoret kinerja dan merusak citra Menkumham. Seharusnya aparat Lapas Bangkinang memahami bahwa Menkumham telah berupaya keras untuk memperbaiki citranya dan kinerja dengan berusaha memberikan grasi kepada narapidana.

“Bukan sebaliknya melakukan pemerasan dan memberikan perlakuan tidak manusiawi. Ini sama saja dengan pembangkangan. Dirjen Lapas harus menegur keras dan menindak Lapas Bangkinang. Mantan Anggota DPR RI saja diperlakukan seperti itu, bagaimana rakyat biasa,” jelas Yani.(Ant/AM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *