Hukum

Pembatasan Peliputan Penjara Bertentangan Dengan UU Pers

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers

Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengeluarkan pernyataan secara resmi terkait dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) yang mencantumkan larangan bagi setiap narapidana untuk diwawancarai, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Direktur Eksekutif LBH Pers Hendrayana, dalam sebuah pernyataan, mempertanyakan adanya ketentuan mengenai pembatasan tugas peliputan pers di penjara dan menganggap hal itu tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, aturan-aturan tersebut jelas bertentangan dengan semangat pemerintah yang ingin membangun semangat transparansi dan akuntabilitas dalam visi reformasi birokrasi.

“Kami mengecam aturan-aturan yang tercantum dalam Surat Edaran tersebut. Dengan pembatasan-pembatasan ini, artinya kita kembali seperti zaman sebelum reformasi,” ujar Hendrayana pada Selasa (9/8).

Menurut LBH Pers, hal yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusi (Kemenkumham) melalui Ditjen PAS ini berpotensi kontra dengan Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Dalam pasal 4 ayat 3 dikatakan jaminan kebebasan bagi pers untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” imbuhnya.

Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa Setiap orang atau lembaga yang menghambat atau menghalanginya terancam pidana penjara 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Selain itu juga bertentangan dengan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.

Lebih lanjut, LBH Pers mengimbau jika aturan ini tetap diberlakukan, jangan sampai bertentangan dengan Undang-Undang Pers. (IH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *