Opini

Pemantauan Masyarakat atas Program Rehabilitasi 100.000 Pecandu di Banten

Penulis:  Iman Permana*

Drug Policy Reform, sebuah organisasi yang berfokus menganalisis kebijakan napza di Indonesia, melakukan pemantauan mandiri atas efektivitas Program Rehabilitasi 100.000 Pecandu yang diinisiasi pemerintah. Organisasi berbasis korban napza yang memiliki cakupan kerja di Provinsi Banten ini memandang salah satu komponen penting dari program-program pemerintah adalah; pemantauan langsung kelompok masyarakat, terutama kelompok target yang disasar, dalam hal ini pengguna napza.

Program Rehabilitasi 100.000 Pecandu dianggarkan melalui APBN dan dikelola oleh Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Memantau capaian layanan rehabilitasi dan kualitas program yang dilaksanakan di provinsi Banten, Drug Policy Reform menyimpulkan bahwa program tidak berjalan dengan efektif.

Pada 2014, Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan 1.616 perkara pidana narkotika, yang merupakan 62% dari keseluruhan kasus. Sedangkan pada 2015, terdapat 1.391 perkara pidana narkotika diputus Pengadilan Negeri Tangerang, yang merupakan 60% dari keseluruhan kasus di pengadilan tersebut. Drug Policy Reform memandang, tingginya persentase kasus perkara pidana narkotika merupakan indikasi gagalnya peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) pecandu narkotika.

Tingginya angka penangkapan pengguna napza oleh pihak Kepolisian, serta tidak adanya pengguna napza yang mendaftarkan diri pada IPWL secara sukarela di 8 kota/kabupaten Provinsi Banten, menunjukkan bahwa program ini tidak berjalan dengan baik.

Drug Policy Reform memantau beberapa lembaga rehabilitasi di Provinsi Banten memiliki banyak kekurangan untuk dapat berfungsi maksimal, seperti minimnya kemampuan untuk menerima rujukan per tahun, tidak adanya fasilitas rehabilitasi pada lembaga yang ditunjuk, serta dominasi metode spiritual dalam melakukan rehabilitasi napza. Ada pula metode terapi petunjuk petir maupun terapi kejut listrik, yang sulit diukur tingkat keberhasilannya. Berbagai fakta ini  mendorong Drug Policy Reform menekankan pentingnya program-program rehabilitasi memiliki konsep dukungan psikososial, dan pasca rawatan.

Situasi ini perlu disikapi dengan tepat oleh pihak – pihak pelaksana program, baik Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, agar dapat melakukan evaluasi dan perbaikan bagi Program Rehabilitasi 100.000 Pecandu di berbagai wilayah. Drug Policy Reform siap memberikan masukan dan analisis situasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pemantauan bagi institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas Program Rehabilitasi 100.000 Pecandu di Indonesia.

*Iman Permana adalah Koordinator Drug Policy Reform, Organisasi Pemantau Kebijakan Napza di Tangerang, Banten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *