Advokasi Berita Lembaga Berita Nasional

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Dituding Lahan Korupsi Polisi Nakal

Semarang – Rencana pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor bagi para pecandu narkotika mendapat sejumlah kritikan pedas dari kalangan aktivis kemanusiaan dan komunitas pecandu di Indonesia.

Mereka yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Perubahan Kebijakan Napza (SIRABIN) memprediksi PP No.25/2011 ini hanya akan menjadi praktek diskriminasi bagi para pecandu serta ladang korupsi baru yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini POLRI dan BNN.

“PP Wajib Lapor yang mulai berlaku hari ini diprediksi akan sarat pelanggaran HAM dan menjadi ladang korupsi baruterkait penerapan pasal 128 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,” ungkap Yvonne Sibuea, juru bicara Aliansi Rakyat untuk Perubahan Kebijakan Napza (SIRABIN), di Semarang, Selasa (18/10).

Pelanggaran HAM yang dimaksud berupa penguasaan data kesehatan dan data pribadi para pecandu oleh BNN dan POLRI, yang seharusnya hanya boleh diketahui oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

“Kami tidak mengerti mengapa dalam menangani persoalan sosial dan masalah kesehatan pecandu, BNN dan Polri begitu berambisi ingin mengetahui data personal dari para pecandu.” imbuh Yvonne Sibuea

Menurutnya, sejak ditetapkannya PP No.25 tahun 2011 tentang Wajib Lapor bagi para pecandu pada 18 April 2011 lalu, pihaknya sering mendapat laporan dari institusi yang menangani layanan kesehatan bagi para pecandu, baik itu di Puskesmas dan rumah sakit yang didatangi sejumlah aparat baik itu dari BNN maupun POLRI untuk meminta data pribadi dan alamat para pecandu.

“Tujuannya apalagi kalau bukan ingin menangkap dan memeras para pecandu dan keluarganya, karena itu kami meminta pembatasan akses penguasaan informasi atas identitas diri pecandu narkotika. Kami sarankan untuk dikelola Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, bukan Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian RI.” tegas pegiat kebijakan Napza yang juga koordinator PERFORMA, Semarang.

Ia menambahkan, seharusnya BNN dan POLRI tidak berambisi untuk mendapatkan data pribadi pecandu yang telah mendaftarkan diri pada institusi wajib lapor seperti rumah sakit dan Puskesmas.

Menurut Yvonne, sudah menjadi rahasia umum lagi jika di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai aparat penegak hukum, tidak sedikit oknum polisi nakal yang melakukan tindak kekerasan dan pemerasan terhadap para pecandu dan keluarganya.

Jadi jika ada pecandu yang sudah mendaftarkan diri sebagai pasien dari institusi kesehatan, justru seharusnya dilindungi dan bukan malah didatangi dan ditanya macam-macam, seperti yang selama ini terjadi.

“Kami meminta peninjauan ulang PP No.25/2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dengan melakukan revisi pada¬† Pasal 19 yang memuat kewenangan BNN sebagai penyelenggara sistem informasi pecandu narkotika.” papar Yvonne Sibuea.

Senada dengan itu, Adhitasya, aktivis dari Gerakan Korban Napza Banten (GKNB) meminta BNN dan Polri, wajib menindak aparatnya yang melakukan tindak kekerasan, diskriminasi, pemerasan dan menolak segala bentuk penjebakan dalam mengungkap sebuah kasus narkotika di segala jenjang, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat Polsek.(Gen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *