Berita Internasional Hukum Kebijakan Mancanegara

Pelaksana Perang Narkoba di Filipina Hadapi Tuntutan Hukum

Manila- NapzaIndonesia.com – Seorang warga Filipina penyintas operasi narkoba yang digelar kepolisian, meminta Mahkamah Agung untuk menghentikan praktik-praktik yang tidak manusiawi tersebut. Efren Morillo meminta Mahkamah Agung mengusut catatan kepolisian atas namanya untuk membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam  peredaran narkoba. Dalam operasi berdarah itu, empat tersangka pengedar narkoba terbunuh.

Pengacara Romel Bagares mengungkap bahwa klien-nya, Efren Morillo dan para pendukung petisi lainnya meminta Mahkamah Agung Filipina memerintahkan kepolisian menghentikan operasi narkoba dan tindakan-tindakan mengancam para saksi.

Lebih dari 7.000 orang terbunuh sejak Rodrigo Duterte menjabat sebagai Presiden pada Juni 2016 dan memerintahkan perang terhadap narkoba. Kebijakannya telah memicu protes kelompok-kelompok pembela HAM  di seluruh dunia, PBB dan beberapa negara dunia.

Empat petugas kepolisian menembak Morillo dan empat lelaki lainnya di wilayah pedesaan miskin Payatas-Manila, pada Agustus 2016. Morillo bertahan hidup dan membantah tuduhan polisi bahwa ia dan kawan-kawanya adalah pengedar narkoba, serta membantah mereka melakukan perlawanan terhadap polisi; demikian  pernyataan Bagares dan deskripsi dalam petisi ke Mahkamah Agung.

Morillo, pedagang sayuran berusia 28 tahun dan empat orang kawannya, yang juga berprofesi sebagai pemulung ditembak dalam keadaan tangan terborgol, sehingga mustahil dapat mengancam polisi, demikian pernyataan dalam petisi.

Tiga korban diminta berlutut di tanah  di belakan sebuah kabin sebelum mereka ditembak mati.

Orang terakhir yang terbunuh, “memohon untuk diampuni, sambil memeluk kaki polisi bersenjata dan menangis tersedu-sedu. Karena lelaki tersebut tidak mau melepaskan pelukannya pada kaki si polisi, kemudian polisi tersebut menembak punggungnya,” demikian tertera dalam petisi yang beredar.

Bila Mahkamah Agung mengabulkan petisi Morillo untuk menghentikan operasi narkoba di komunitas Payatas, dan membantu membuka catatan kepolisian atas Morillo dan dokumen-dokumen lainnya, maka peristiwa ini bisa jadi menjadi pendorong bagi keluarga para korban operasi narkoba dan kelompok-kelompok pembela HAM untuk menempuh langkah hukum terhadap polisi anti narkoba Filipina.

Menurut Bagares, polisi membunuh tersangka pengedar narkoba sembari melaporkan bahwa korban melakukan perlawanan terhadap petugas.

“Karena Morillo selamat dari serangan polisi dan mengenali tiap-tiap pelaku, nyawanya terancam,” ungkap Bagares dalam petisinya, yang meminta Mahkamah Agung melarang petugas kepolisian mendekat dalam radius 5 km dari rumah dan tempat Morillo dan para penulis petisi lainnya bekerja, yang  juga termasuk tempat tinggal keluarga para korban.

Pihak kepolisian tidak langsung berkomentar atas petisi yang beredar.

Kepala Kepolisian Filipina Ronald Dela Rosa menyatakan kepada Senat bahwa ia tidak menyetujui saran untuk menghentikan perang narkoba yang diperintahkan Duterte walaupun ada laporan  terjadinya pembunuhan di luar sistem hukum dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Dela Rosa mengakui, bisa jadi beberapa oknum petugas kepolisian telah membunuh orang-orang tak bersalah, tetapi ia menekankan telah 33 orang petugas kepolisian terbunuh dan lebih dari 100 lainnya terluka dalam operasi penangkapan pengedar narkoba.

Sesi dengar pendapat  dengan Senat Filipina diagendakan untuk mengungkap kasus terbunuhnya seorang pengusaha Korea Selatan pada Oktober 2016.

Pengusaha tersebut diculik oleh oknum polisi dengan tujuan mendapatkan tebusan dari keluarganya, tetapi kemudian ia meninggal di kantor pusat Kepolisian Nasional, demikian keterangan yang beredar dari kepolisian.

Setelah membunuh korban, para petugas kepolisian, termasuk dua di antaranya berasal dari kesatuan anti narkoba, tetap meminta tebusan dari istri almarhum, ungkap pihak kepolisian.

Pemerintah Filipina telah meminta maaf  secara resmi kepada pemerintah Korea Selatan, yang telah memicu kemarahan para pejabat negara tersebut.

Dela Rosa mengatakan Kepolisan Nasional Filipina merasa tertampar atas kejadian ini, tetapi ia menyebut kasus ini sebagai “kasus tertutup”. (Associated Press/Yvonne Sibuea)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *