Aktivitas Berita Lembaga

PBHI Jawa Tengah: Wacana Dekriminalisasi NAPZA Perlu Dipertimbangkan

Kahar Muamalsyah – Ketua PBHI Jawa Tengah

Semarang – Kahar Muamalsyah, Ketua Persatuan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Jawa Tengah mengungkapkan fakta-fakta pelanggaran HAM yang terjadi pada pecandu NAPZA dalam forum Bicara NAPZA di Bulan Puasa yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelopor Perubahan pada Selasa (14/8).

Ketidakmampuan negara menyediakan layanan kesehatan bagi pecandu NAPZA merupakan bentuk pelanggaran HAM paling signifikan, ungkap Kahar dalam paparannya. Sementara masifnya upaya institusi penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan pemenjaraan pecandu NAPZA justru berbanding terbalik dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia, karena dalam pelaksanaannya cenderung  terjadi pelanggaran prosedur.Proses penangkapan, penggeledahan dan penahanan tanpa dilengkapi surat yang sah sangat marak dilakukan institusi kepolisian. Hal ini juga dikuatkan oleh Dokumentasi Pelanggaran HAM pada Pengguna NAPZA di 4 Kota yang dilakukan oleh Jaringan Pemantau Pelanggaran HAM pada Pengguna NAPZA (JP2HAM).  Di provinsi Jawa Tengah dilaporkan ada 54 kasus pelanggaran HAM oleh institusi penegak hukum pada periode 2007-2011.

Peserta diskusi yang didominasi oleh komunitas pecandu NAPZA mengungkapkan keresahan atas minimnya fasilitas layanan kesehatan bagi pengguna ganja. Ketiadaan substitusi ataupun metode penanganan khusus bagi pengguna ganja menjadi faktor utama bagi tingginya angka pemenjaraan terkait kepemilikan ganja. Hal ini dibenarkan oleh drg. Rajendra Mada, Kepala Puskesmas Poncol Semarang, bahwa pengguna ganja hanya ditangani dengan penyediaan konseling dan peresepan obat-obatan medis dari dokter.

Menanggapi fenomena tersebut, Kahar justru mengangkat perlunya kajian menuju dekriminalisasi NAPZA, agar NAPZA yang diilegalkan tersebut dapat digunakan sebagai substansi pengobatan adiksi. Pernyataan Kahar disambut dengan tepuk tangan riuh dari peserta diskusi. (YS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *