Berita Internasional Berita Lembaga Kebijakan Global Kebijakan Mancanegara

Pasca UNGASS 2016, Tiap Negara Menempuh Langkah Masing-Masing

New York – Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang Napza (UNGASS 2016) telah berakhir minggu lalu, disertai catatan Human Rights Watch sebagai “kesempatan yang hilang untuk mengakhiri perang napza.” Alih-alih menggantikan strategi lama pemusnahan napza lewat kriminalisasi dengan pendekatan kesehatan masyarakat, dokumen keluaran akhir UNGASS 2016 disepakati melalui konsensus, yang diiringi berbagai protes signifikan, akhirnya tetap mempertahankan kebijakan pelarangan napza.

Presiden Colombia Juan Manuel Santos mengungkapkan minggu lalu dalam sebuah wawancara dengan The Guardian, “Inilah saatnya meninggalkan ideologi dan merengkuh bukti-bukti saintifik, dan bukti-bukti tersebut merujuk pada perlunya kebijakan-kebijakan baru. Bila sebuah kebijakan tidak berhasil selama lebih dari 40 tahun, maka logika dan akal sehat mengatakan, harus ada perubahan.” Presiden Guatemala, Jimmy Morales, berkomentar mengenai perseteruan antara penegak hukum di Amerika Serikat dengan para kartel napza, bahwa hal itu telah menghancurkan negaranya, “Ketika dua gajah bertarung, maka rumputlah yang akan paling menderita.”

Yang menyedihkan, para ‘gajah’, di antaranya Rusia dan Amerika Serikat, demikian juga negara-negara seperti China, Thailand, Iran, Arab Saudi dan Malaysia yang memberlakukan hukuman mati bagi pengedar napza non-kekerasan, menolak untuk berubah pikiran walaupun banyak permintaan untuk menghentikannya dari para pemimpin negara yang bisa dibilang paling banyak menanggung kerugian perang napza, dengan kerusakan sosial dan darah warga negara mereka.

Dokumen keluaran UNGASS 2016 menjadi membingungkan, karena menurut analisis Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) “napza ilegal merupakan sumber pendapatan terbesar kejahatan transnasional, membiayai hampir separuh proses kejahatan transnasional” dan sebuah dokumen keluaran pra UNGASS 2016 yang dibocorkan oleh anggota Komisi Global Kebijakan Napza, Richard Branson, merekomendasikan dekriminalisasi “penggunaan dan kepemilikan napza untuk konsumsi pribadi segala jenis napza.”

Human Rights Watch menyebut perang napza sebagai, “obat yang tidak menyembuhkan penyakit.” Bahkan di Amerika Serikat, National Center on Addiction and Substance Abuse (NIDA) baru-baru ini beropini di New York Times, “Penggunaan ganja seharusnya diperlakukan sebagai masalah kesehatan masyarakat, bukan masalah kejahatan. Memenjarakan masyarakat yang menggunakan ganja tidak mencerminkan keberpihakan pada kepentingan individu maupun masyarakat.”

Akan tetapi, perang napza yang telah gagal tetap dilanjutkan pasca berakhirnya UNGASS 2016.

Seperti yang dinyatakan Santos, Presiden Colombia, adalah “kegilaan” untuk meneruskan kebijakan yang telah gagal, dan walaupun keluaran UNGASS mengecewakan, masing-masing negara dan yurisdiksi yang lebih kecil bergerak cepat dengan keputusan-keputusan untuk memberlakukan kebijakan yang lebih masuk akal di wilayah masing-masing.

Presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto berbicara pada forum UNGASS, “Kami, bangsa Meksiko, sangat memahami segala seluk beluk dan kerusakan yang ditimbulkan kebijakan pelarangan dan penghukuman, dan oleh kebijakan perang napza yang telah diberlakukan selama 40 tahun. Negara kami merasakan penderitaan atas efek-efek buruk kejahatan terorganisir yang berkaitan dengan peredaran gelap napza, seperti yang dialami beberapa negara lain.” Sehari setelah UNGASS 2016 berakhir, Presiden Nieto mengumumkan bahwa ia mengirimkan rancangan undang-undang kepada Kongres Meksiko untuk mengakhiri pelarangan kepemilikan ganja untuk penggunaan pribadi dan untuk melegalkan ganja medis.

Pemerintah Colombia mengambil langkah berani pada Desember 2015, ketika negara tersebut melegalkan kultivasi, pemrosesan dan ekspor produk-produk ganja berkualitas obat. Portugal melakukan dekriminalisasi semua jenis napza 15 tahun lalu dengan hasil yang sangat memuaskan, dan Uruguay melegalkan ganja pada 2014, dan kini tengah menyiapkan distribusi melalui perusahaan-perusahaan farmasi.

Di Kanada, dimana ganja medis telah legal dan diregualsi oleh pemerintah federal, Menteri Kesehatan yang baru di bawah pemerintahan PM Justin Trudeau, yang menang mutlak pada pemilihan umum Oktober 2015 lalu; mengumumkan bahwa undang-undang yang dijanjikan pemerintahan PM Trudeau tentang legalisasi penggunaan ganja rekreasional akan siap diluncurkan ke parlemen pada musim semi mendatang.

Di AS, dimana 4 negara bagian dan ibukota negara telah melegalkan kepemilikan dan konsumsi ganja pada individu dewasa, serta 24 negara bagian dan 1 teritorial telah meregulasi ganja medis, dan setidaknya 5 negara bagian akan mengadakan pemungutan suara untuk mempertanyakan isu legalisasi ganja November mendatang. Beberapa legislator negara bagian tengah memperdebatkan isu yang sama hingga kini. (TWB/Yvonne Sibuea)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *