Berita Nasional Hukum

Pakar Hukum: Australia Tidak Punya Kepentingan Atas Pemberian Grasi Corby

Jakarta РGuru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu menjelaskan  kepada masyarakat soal grasi Schapelle Corby.

“Dari pertemuan Pejabat Duta Besar Australia David Angel dengan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang dilansir oleh salah satu media cetak nasional hari ini terungkap bahwa Australia tidak turut campur tangan dalam pemberian grasi Corby,” kata Hikmahanto di Jakarta, Sabtu (2/6).

Menurut Hikmahanto Juwana, Australia akan tetap mengembalikan nelayan Indonesia yang mereka tangkap meski Corby tidak mendapat grasi.

“Pernyataan Pejabat Dubes Australia seolah ingin membantah adanya kepentingan Australia atas pemberian grasi Corby dan karenanya tidak ada kepentingan besar dari Indonesia yang diluluskan oleh Australia,” kata Hikmahanto.

“Bahkan dari pernyataan pejabat Dubes tersebut seolah pemerintah Australia tidak mempermasalahkan seandainya Presiden SBY tidak memberi grasi kepada Corby,” kata Hikmahanto.

Sikap pemerintah Australia menurut Hikmahanto dapat dipahami karena Australia seperti Indonesia merupakan negara peserta Konvensi PBB 1988 terkait Larangan terhadap Perdagangan Narkotika yang menganggap perdagangan narkotika sebagai suatu kejahatan serius.

“Yang diperjuangkan sejak awal oleh pemerintah Australia sebenarnya bukan grasi melainkan kemungkinan Corby menjalani sisa masa hukuman di Australia,” kata Hikmahanto.(Ant/G)