Advokasi Aktivitas Berita Berita Internasional

Organisasi HAM Ingatkan Pemerintah Thailand: Jangan Ulangi Pembantaian Pengguna NAPZA

Thai Drug User Network (TDN)

Bangkok – Organisasi HAM lokal Thailand dan internasional pada Selasa (22/2) memperingatkan kemungkinan terjadinya tindak kekerasan yang meluas pada kalangan pengguna NAPZA bila pemerintah meneruskan rencana mengumpulkan seluruh pengguna NAPZA di seluruh Thailand.

International Harm Reduction Association (IHRA) dan Thai AIDS Treatment Action Group (TTAG) bereaksi menanggapai pengumuman Kementerian Dalam Negeri Thailand yang berencana memaksa ribuan orang yang dicurigai sebagai pengguna NAPZA untuk dirawat di panti rehabilitasi pemerintah, serta mendaftarkan nama mereka untuk pengawasan di masa mendatang.

Rencana ini cukup mencemaskan mengingat masa lalu pemerintah Thailand yang mencanangkan Perang Terhadap NAPZA pada 2003, aksi ini berujung pada terbunuhnya 2500 pengguna NAPZA oleh aparat keamanan Thailand.

Kampanye selama tiga bulan tersebut sebenarnya bertujuan menempatkan pengguna NAPZA di panti-panti rehab pemerintah. Pemerintah Thailand berdalih bahwa pembunuhan masal pada pengguna dan pengedar NAPZA kecil-kecilan tersebut dilakukan oleh sindikat kejahatan NAPZA.

Hal ini dilakukan karena sindikat kejahatan takut Perang Terhadap NAPZA tersebut akan menyasar kelompok mereka. Walaupun hanya sedikit pihak yang mempercayai pernyataan resmi pemerintah tersebut, hanya sedikit upaya dilakukan untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi selama 3 bulan kampanye kontroversial tersebut. Bukti-bukti dan kesaksian yang didapatkan dari berbagai laporan mengarah pada pemerintah sebagai dalang dibalik pembunuhan ekstra yudisial ini.

Dalam surat kepada pemerintah Thailand, organisasi-organisasi ini menulis, ” Rencana pengurungan masal dan pemaksaan rehabilitasi akan membawa perhatian masyarakat dunia pada sisi hak asasi manusia, terutama karena sejarah kampanye anti NAPZA pemerintah Thailand yang menekankan pada hukuman dan tidak efektif. Tidak memungkinkan bagi pemerintah Thailand untuk memaksakan “perawatan” ketergantungan NAPZA pada ribuan pengguna NAPZA tanpa menimbulkan pelanggaran HAM yang meluas.”

“Kebijakan pemaksaan ini pernah terjadi pada saat kebijakan NAPZA Thailand pada 2002 menyatakan bahwa pengguna NAPZA harus diperlakukan sebagai pasien, bukan kriminal.

Tidak mungkin ada penyembuhan secara medis bila ribuan pengguna NAPZA dikumpulkan dan dikurung secara paksa ke dalam pusat-pusat rehab berbasis metode militer. Tempat-tempat tersebut gagal menyediakan layanan dan dukungan yang layak,” tegas Paisan Suwannawong, Direktur Eksekutif TTAG dan pendiri TDN.

Dalam rencana pemerintah yang akan dilaksanakan minggu ini, pengguna NAPZA rekreasional akan ditahan selama 7 hari, pengguna NAPZA aktif akan ditahan selama 14 hari, sementara pengguna NAPZA yang menunjukkan tanda ketergantungan akan diminta tinggal selama 45 hari, demikian pernyataan perwakilan beberapa organisasi HAM tersebut kepada The Nation.

“Banyak alasan untuk khawatir,” cetus Rick Lines, Direktur Eksekutif IHRA. “Bila jaminan keamanan selama proses berlangsung tidak dilakukan, dasar hukum apa yang digunakan dalam melakukan penahanan masal?”.

“Lebih jauh lagi, akan banyak orang yang tidak memerlukan perawatan ketergantungan NAPZA akan digiring masuk ke panti rehab. Seharusnya proses seleksi dilakukan melalui penjajakan klinis,” lanjut Lines.

Diduga, pusat penahanan sementara akan didirikan selama masa berlakunya kampanye ini. “Kami mencemaskan nasib para pengguna NAPZA yang ditahan bila pusat penahanan ini dikelola oleh polisi atau organisasi paramiliter,” ungkap Karyn Kaplan, Direktur Kebijakan TTAG.

“Perkembangan terkini pada isu NAPZA dan HIV di Thailand ini sangat berbahaya dan mencemaskan. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan keamanan dan kesejahteraan para pengguna NAPZA.”

Organisasi-organisasi tersebut menyerukan pada pemerintah Thailand agar memberi perhatian lebih pada pelaksanaan strategi pengurangan dampak buruk NAPZA atau Harm Reduction, yang diberlakukan akhir 2010 lalu, sebagai model pengembangan perawatan ketergantungan NAPZA berdasarkan bukti ilmiah.(thenat/prc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *