Advokasi Berita Internasional Kebijakan Global Kebijakan Mancanegara Kegiatan

Menjelang UNGASS 2016, Rusia Mentahkan Upaya Reformasi Napza Global

New York – Menjelang pertemuan global kebijakan napza yang pertama sejak kurun waktu dua dekade, Rusia muncul sebagai kekuatan besar yang bekerja untuk melanggengkan kebijakan perang terhadap napza, di tengah meningkatnya kecemasan terhadap kegagalan kebijakan tersebut di seluruh dunia.

19-21 April 2016, PBB akan menyelenggarakan Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang Napza (UNGASS on Drugs 2016) yang bertujuan menyusun kebijakan napza global untuk satu dekade mendatang. Negara-negara kunci berkumpul di Wina bulan Maret 2016 lalu untuk bernegosiasi menjelang UNGASS on Drugs, ketika Rusia menghambat setiap kesempatan untuk mendiskusikan perubahan.

Delegasi Rusia mendominasi setiap diskusi, demikian pernyataan seorang delegasi non-Amerika yang berpartisipasi dalam negosiasi. Federasi Rusia menentang pemanfaatan medis pereda nyeri untuk perawatan paliatif, menentang program penyediaan jarum suntik steril, menentang upaya edukasi pada para dokter dan masyarakat mengenai opiat, menentang penggunaan Naloxone (substansi yang digunakan untuk membalikkan reaksi overdosis) dalam situasi apapun di luar fasilitas medis, menentang keseluruhan konsep “pengurangan dampak buruk napza”, menentang terapi substitusi opiat, dan secara keseluruhan menentang ide pendekatan kebijakan napza global.

“Ketika beberapa negara mengangkat isu khusus, Rusia menentang setiap ide yang didiskusikan,” ungkap salah seorang delegasi. “Perwakilan Costa Rica bahkan meminta pimpinan sidang untuk melakukan sesuatu, karena yang dilakukan Rusia tidaklah konstruktif, kita tidak dapat bekerja dalam atmosfer seperti ini. Semua orang menjadi benar-benar frustrasi.”

Sebagai hasil dari upaya-upaya tersebut, Rusia akhirnya berhasil memasukkan sebuah frasa kunci yang sangat mereka inginkan ke dalam rancangan dokumen negosiasi, yaitu: “sesuai dengan undang-undang di masing-masing negara.”

Dengan kata lain, apapun yang tertera dalam kesepakatan, bila hal tersebut bertentangan dengan undang-undang negara, maka kesepakatan tersebut tidak mengikat secara hukum. Sebagai contoh, ketika sebuah negara menandatangani konvensi anti penyiksaan, tetapi menambahkan “bila undang-undang negara memperbolehkan penyiksaan, maka tak ada halangan untuk melakukannya”. Salah seorang narasumber yang mengikuti diskusi-diskusi di Wina menambahkan bahwa contoh di atas tidaklah jauh dari kenyataan, karena dalam beberapa layanan rehabilitasi paksa di Rusia telah terjadi pelanggaran HAM yang diketahui secara luas.

Delegasi Rusia juga mengarahkan forum-forum negosiasi untuk tidak menggunakan frasa “berbasis bukti” dan “berbasis saintifik”. Kedua frasa tersebut sepertinya sama, tetapi tujuan Rusia adalah untuk menghalangi kerja-kerja lembaga non-pemerintah yang bekerja di bidang  kesehatan masyarakat dan mempromosikan langkah-langkah saintifik yang ‘keliru’ terhadap orang dengan ketergantungan napza, seperti melakukan lobotomi (bedah otak untuk mengatasi masalah kesehatan mental).

Bersambung ke: Bagian 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *