Advokasi Kebijakan Global Kebijakan Mancanegara Kegiatan

Menjelang UNGASS 2016, Rusia Mentahkan Upaya Reformasi Napza Global (3)

Kritik terhadap kebijakan napza Rusia yang lebih mengutamakan kriminalisasi dibandingkan pendekatan kesehatan masyarakat, mengungkapkan bahwa kebijakan Rusia tidaklah efektif dan melangkah mundur, membawa pengguna napza mengalami penurunan kualitas hidup dan sulit mendapatkan layanan kesehatan. Saat ini, kepemilikan 0,005 gram heroin, kira-kira 1/100 dosis harian yang wajar, dikenai hukuman sampai dengan 7 tahun kurungan penjara. Kemudian pada tahun 2004, Rusia terlihat mengambil langkah positif dengan melakukan dekriminalisasi atas kepemilikan sejumlah kecil napza ilegal. Hal ini berbuah dilepaskannya ribuan pengguna napza dari penjara, serta ribuan pengurangan hukuman pemenjaraan. Tetapi dua tahun kemudian, pemerintah Rusia menarik kembali upaya reformasi ini, dan kepemilikan napza dalam jumlah kecil, kembali dikategorikan menjadi kejahatan besar.

Sebagian besar wacana resmi kesehatan yang melingkupi kebijakan napza di Rusia berakar pada sub-disiplin ilmu psikiatri Rusia yang dikenal dengan “narkologi”, muncul pada era Soviet. Para pejabat resmi ilmu narkologi Federasi Rusia menentang penggunaan terapi substitusi opiat untuk penyelamatan nyawa; sebagai bagian dari pengelolaan ketergantungan opiat. Sehingga substansi seperti metadon dan buprenorfin, yang diterima luas oleh banyak negara dan dikategorikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai substansi esensial untuk melawan ketergantungan opiat, masih berstatus ilegal di Rusia.

Lebih jauh lagi, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Rusia secara sistematis menekan keberadaan jaringan kecil berbagai organisasi pengurangan dampak buruk napza yang selama ini bekerja secara independen di Rusia, kini hanya sedikit yang tersisa.

Berbagai bentuk pengurangan dampak buruk napza diantaranya adalah upaya-upaya kesehatan masyarakat seperti penyediaan layanan alat suntik steril untuk mencegah penyebaran HIV, juga penyediaan terapi substitusi napza. Sayangnya upaya-upaya tersebut tidak tersedia di Rusia, karena pilihan pemerintah untuk menganut kebijakan berbasis abstinensia semata-mata.

“Hal ini merupakan malapetaka besar di bidang kesehatan masyarakat, karena adanya epidemi HIV di Rusia, juga berkembangnya epidemi hepatitis yang kurang terdokumentasi dengan baik; tingkat kematian sangat tinggi,” ungkap Matt Curtis, Direktur Kebijakan Voices of Community Activists and Leaders (VOCAL) yang berbasis di New York, kepada The Huffington Post. “Pengguna napza menjadi kambing hitam, untuk memancing kemarahan masyarakat terkait moralitas di masyarakat, sehingga mereka melupakan bahwa pemerintah yang tidak melayani masyarakat dengan baik.”

Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang Napza yang terakhir telah berlalu hampir dua puluh tahun lalu, dengan menghasilkan retorika dan kebijakan perang terhadap napza. Para aktivis pembaharu kebijakan napza di seluruh dunia berharap bahwa kesempatan satu-satunya dalam satu generasi ini (UNGASS on Drugs 2016), akan mampu menggerakkan perubahan kebijakan napza dari kebijakan pelarangan total. Tetapi sejauh ini, persiapan-persiapan menjelang pertemuan tidak menunjukkan situasi yang menggembirakan, para pendukung reformasi napza sangat meragukan akan terjadi perubahan signifikan dalam pertemuan ini.

Bulan lalu, sekitar 200 aktivis dan kelompok advokasi menandatangani sebuah surat, mengecam pemerintah negara-negara dunia, yang tidak melakukan upaya sepenuhnya untuk mengubah kebijakan pelarangan napza yang telah gagal, serta mengkritik upaya-upaya persiapan PBB yang gagal mengakomodasi ide-ide baru. Kelompok masyarakat sipil tersebut mendesak negara-negara anggota PBB untuk mendorong kebijakan napza yang lebih berbasis kesehatan masyarakat pada Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang Napza, 19-21 April 2016 di New York.

“UNGASS 2016 adalah kesempatan unik untuk bersikap dan menunjukkan kepemimpinan dalam reformasi kebijakan napza,” demikian sebuah pernyataan dalam surat tersebut, “karena kami sudah tidak dapat lagi meneruskan pendekatan kebijakan yang gagal.” (sumber: The Huffington Post/Yvonne Sibuea)

Kembali ke: Bagian 1 // Bagian 2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *