Advokasi Berita Lembaga Berita Nasional Kebijakan Global Kebijakan Nasional Tembakau & Rokok

Masyarakat Tolak WHO Kendalikan Tembakau

Temanggung – Gerakan Masyarakat Tembakau Indonesia (Gemati) mendukung sikap Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan yang menolak aksesi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Kami mendukung Pemerintah menolak aksesi FCTC yang berpotensi mengakibatkan 2.000.000 petani tembakau kehilangan sumber penghidupan yang layak karena FCTC mendorong negara anggotanya untuk menggantikan tembakau dengan tanaman lain. Hal ini jelas berpotensi mematikan industri tembakau nasional,” kata koordinator Gemati Sri Murtopo di Temanggung, Rabu (14/5).

Ia mengatakan hal tersebut usai sarasehan dengan tema “Memperkuat Organisasi Komoditas Tembakau untuk Kesejahteraan Petani” yang berlangsung di Wisma Sumodilogo Temanggung.

Gemati merupakan wadah perjuangan petani tembakau Jawa Tengah yang dideklarasikan pada tanggal 11 Februari 2014 yang diikuti Omah Tani Batang, Serikat Petani Tembakau Lereng Prau Kendal, Persatuan Masyarakat Tani Tembakau Temanggung, Serikat Petani Tembakau Tidar Magelang, Paguyuban Petani Tembakau dan Cengkih Kabupaten Semarang, Organisasi Petani Merapi Merbabu, Serikat Tani Klaten, Paguyuban Petani Tembakau Demak, Persatuan Petani Grobogan, Karya Tani Manunggal, dan Front Perjuangan Pemuda Indonesia.

Menurut Sri Murtopo tembakau merupakan komoditas pertanian yang sudah turun temurun dibudidayakan di Indonesia dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain itu, kata dia, tembakau merupakan tanaman yang sangat cocok di iklim tropis seperti Indonesia, khususnya di beberapa daerah yang cenderung kering.

“Pemerintah belum dapat memeberikan solusi ekonomi yang efektif seandainya konversi tanaman tembakau diterapkan. Tanpa solusi alternatif tersebut, keputusan Pemerintah untuk meratifikasi FCTC merupakan bumerang yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Ketua Karya Tani Manunggal Budiyono Hardiman mengatakan bahwa FCTC bertentangan dengan produk hukum Indonesia, antara lain UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, yang prinsipnya petani memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembudidayaannya, UU No. 18/2004 tentang Perkebunan serta UU No. 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani.

“Kami juga mendorong Pemerintah selaku penyelenggara negara untuk membuat dan menerbitkan kebijakan tata niaga yang berkeadilan bagi petani tembakau,” katanya.

Hasil sarasehan tersebut, Gemati akan melayangkan surat kepada Bupati Temanggung dan Gubernur Jawa Tengah agar Pemkab Temanggung dan Pemprov Jateng menolak ratifikasi FCTC karena ratifikasi FCTC menjadi ancaman bagi para petani tembakau.(Ant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *