Advokasi Berita Nasional Kebijakan Nasional

LBH Masyarakat : Lapas Narkotika Tidak Bermanfaat Bila Lingkungannya Korup

Jakarta – LBH Masyarakat melalui siaran pers yang dirilis Rabu pagi (13/1): menanggapi pernyataan Budi Waseso di Banyuwangi yang menyebutkan bahwa masih ada penyebaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), sehingga pemerintah mempertimbangkan untuk membangun lapas khusus narkotika. Pernyataan Budi Waseso ini diberitakan Kompas.com pada 12 Januari 2016, dengan judul  “Kepala BNN: Eksekusi Napi Narkoba Tak Usah Bertele-tele seperti Sinetron”. Ricky Gunawan, Direktur LBH Masyarakat berpendapat bahwa pernyataan Budi Waseso tersebut merupakan logika sesat yang selalu diulang-ulang.

“Sangat jelas bahwa dalam kasus adanya peredaran gelap narkotika dari dalam lapas membuktikan bahwa yang harus dievaluasi adalah petugas dan petinggi lapas. Pada banyak kasus, para petugas lapas pun terlibat. Membangun lapas khusus narkotika tidak akan bermanfaat apabila lingkungan lapas masih korup,” Ricky mengingatkan.

Sementara, mengenai rencana pemerintah untuk tetap mengeksekusi terpidana mati, Ricky berujar, “Eksekusi mati, bagaimana pun caranya, adalah bentuk penghukuman yang kejam, tidak beradab, dan ketinggalan zaman.” Indonesia telah meratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik pada tahun 2005. Kovenan ini jelas-jelas mendorong negara-negara pihak, termasuk Indonesia, untuk tidak lagi menerapkan hukuman mati, maka sudah sepatutnya Indonesia mengikuti ketentuan itu.

Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang masih menjalankan hukuman mati di saat negara-negara lain telah bergerak ke arah penghukuman yang lebih humanis, serta efektif. Penerapan hukuman mati terbukti tidak efektif, rentan terjadi kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, mahal, dan dapat memperburuk hubungan diplomatik dengan negara sahabat. (LBHM/Yvonne Sibuea)

Kontak LBH Masyarakat: Yohan Misero (085697545166)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *