Advokasi Berita Nasional Kebijakan Nasional

LBH Masyarakat : Eksekusi Mati Akan Sejajarkan Indonesia dengan Arab Saudi

Jakarta – LBH Masyarakat mengecam keras niat pemerintah Indonesia untuk melanjutkan eksekusi bagi terpidana mati. Tanggapan ini disampaikan LBH Masyarakat menyikapi dua pernyataan terpisah  Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, dan Kepala BNN Budi Waseso, seperti yang diberitakan oleh Tempo.co pada 12 Januari 2016, “Pemerintah Akan Lanjutkan Eksekusi Hukuman Mati.” Melalui siaran pers yang dirilis Rabu pagi (13/1), LBH Masyarakat menyatakan dukungan penuh terhadap usaha pemerintah untuk menciptakan rasa aman bagi publik dan mengentaskan peredaran gelap narkotika, selama hal tersebut dilakukan dengan cara-cara yang memperhatikan aspek hak asasi manusia.

Baik Luhut maupun Budi Waseso, dalam pernyataan-pernyataannya menyinggung bahwa proses eksekusi tidak perlu diribut-ributkan seperti sinetron, demikian diberitakan Kompas.com pada 12 Januari 2016 “Kepala BNN: Eksekusi Napi Narkoba Tak Usah Bertele-tele seperti Sinetron.” Luhut Panjaitan menyatakan bahwa eksekusi akan dilaksanakan setelah kondisi ekonomi membaik.

Direktur LBH Masyarakat, Ricky Gunawan menanggapi,“Kita dapat membaca pernyataan Luhut tersebut dari beberapa sudut pandang. Pertama, eksekusi mati ternyata memang memakan banyak anggaran negara sehingga ikut mempengaruhi ekonomi.” Meski pelaksanaan eksekusi mati ini telah membebani Indonesia secara ekonomi , namun ternyata tidak berhasil menurunkan tingkat peredaran gelap narkotika. Hal ini dibuktikan dengan maraknya penyelundupan narkotika dan psikotropika ke wilayah Indonesia yang berhasil dihentikan oleh BNN dan Kepolisian. Fakta tersebut menunjukkan, eksekusi mati tidak memberikan ketakutan pada mafia besar peredaran gelap narkotika. “Kita membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif untuk menyelesaikan masalah ini, bukannya upaya brutal seperti eksekusi mati,” tegas Ricky.

“Kedua, ekonomi akan lebih baik jika semakin banyak investasi masuk ke dalam negeri. Eksekusi mati telah terbukti memperburuk hubungan diplomatik dua negara, ketika ada warga negara asing yang dieksekusi. Hal ini dapat kita lihat dengan tegangnya hubungan Indonesia – Australia serta Indonesia – Brazil pasca eksekusi mati tahun lalu,” Ricky menambahkan. Oleh karena itu, LBH Masyarakat berpendapat bahwa jika perbaikan ekonomi menjadi fokus pemerintah, moratorium hukuman mati dapat menjadi salah satu solusi yang patut dipertimbangkan. Karena dengan demikian, bisa meredakan ketegangan-ketegangan yang telah terjadi sebelumnya dan tidak menambah masalah diplomatik baru.
Menanggapi pernyataan Luhut mengenai eksekusi 20-40 terpidana mati sekaligus, seperti yang diberitakan oleh Viva.co.id pada 12 Januari 2016 “Menko Luhut Minta Soal Eksekusi Mati Tak Perlu Diumbar”; Ricky mengkritisi, “Jika hal tersebut betul-betul dilaksanakan, pemerintah hanya akan mencoreng wajah situasi hak asasi manusia di Indonesia dengan lebih parah. Indonesia, dalam cara yang tidak elok, akan disejajarkan dengan negara-negara seperti Iran dan Arab Saudi yang juga memiliki catatan amat buruk untuk urusan eksekusi mati; sedangkan Indonesia selalu membanggakan dirinya berada di jajaran kelompok negara berkembang dan demokratis yang menghormati hak asasi manusia. Apa yang terjadi di negara-negara tersebut juga menunjukkan bahwa tingginya eksekusi mati juga tidak menurunkan tindak kejahatan.” (LBHM/Yvonne Sibuea)

Kontak LBH Masyarakat: Yohan Misero (085697545166)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *