Advokasi Aktivitas Berita Berita Nasional

LBH Masyarakat Desak Presiden Jokowi Tegur Kepala BNN Budi Waseso

LBH Masyarakat

Jakarta – LBH Masyarakat, organisasi bantuan hukum yang berfokus pada penanganan kasus napza, pada Rabu siang (23/12) mengeluarkan siaran pers  mengecam keras pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal Budi Waseso yang mengusulkan para pengedar narkotika dilibatkan dalam latihan perang TNI sebagai sasaran tembak, seperti yang diberitakan Tempo.co pada 18 Desember 2015 ; “Budi Waseso Mau Pakai Bandar Narkoba di Latihan Perang TNI“.

Melalui siaran pers, LBH Masyarakat menyatakan mendukung penuh upaya BNN memberantas peredaran gelap narkotika selama upaya-upaya tersebut berada di dalam koridor hukum dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Menurut pemantauan yang dilakukan LBH Masyarakat, pernyataan kontroversial semacam ini bukanlah yang pertama kali dilontarkan oleh Budi Waseso pasca menjabat Kepala BNN sejak September 2015. Berbagai pernyataan kontroversial Budi Waseso, di antaranya:

  • “Kesal, Budi Waseso Ingin Bandar Narkoba Telan Barang Bukti”, seperti yang diberitakan Tempo.co pada 5 November 2015.
  • “Buwas Ingin Pengedar Dijejali Narkoba, Overdosis lalu Mati”, seperti yang diberitakan Tempo.co pada 6 November 2015.
  • Budi Waseso menyatakan akan menenggelamkan kapal penyelundup narkotika bersama dengan para penyelundup itu sendiri. Pernyataan ini dimuat Tempo.co pada 9 September 2015: “Saingi Susi, Buwas: Kapal dan Orangnya Kami Tenggelamkan“, dimuat Tempo.co pada 18 September 2015: “Budi Waseso: Mafia Narkoba Ditenggelamkan Saja“.
  • Budi Waseso menyatakan bahwa 60 %  kejahatan di Indonesia karena kejahatan narkotika, hanya berdasarkan fakta bahwa 62 % penghuni Lapas terjerat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tidak adil menyeret masyarakat yang menggunakan dan menguasai narkotika dalam jumlah kecil ke dalam penjara. Pernyataan Budi Waseso dimuat oleh Tempo.co pada 15 Desember 2015:  “BNN: 60 Persen Kejahatan di Indonesia karena Narkotik“.
  • Budi Waseso menyatakan akan menghapus rehabilitasi karena hanya menghabiskan anggaran negara; seperti yang diberitakan Tempo.co pada 9 September 2015 “Budi Waseso Blakblakan Rencana Hapus Rehabilitasi Narkoba“.
  • Budi Waseso merancang penjara khusus kejahatan narkotika yang akan dijaga oleh buaya, piranha, dan juga harimau, seperti yang diberitakan BBC Indonesia pada 23 Desember 2015, “Buaya, Piranha, dan Harimau untuk Penjara Narkoba”.

Ricky Gunawan, Direktur LBH Masyarakat, mengecam dan menyayangkan pernyataan-pernyataan semacam ini. Menurut Ricky, menjadikan pengedar narkotika sebagai sasaran tembak TNI, bukan hanya bentuk pelanggaran hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, tetapi juga bentuk penghukuman yang biadab. “Pernyataan-pernyataan tersebut tidak lebih dari ungkapan sensasional, mengada-ada, dan tidak memiliki bukti ilmiah yang sahih,” tegas Ricky.

“Indonesia telah meratifikasi hampir seluruh konvensi HAM internasional. Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia terikat dan tunduk pada ketentuan hukum HAM internasional. Dengan demikian ketika kita hendak menghukum pelaku kejahatan tetap ada batas-batas yang harus kita patuhi dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Di samping itu, Indonesia perlu menyadari bahwa kebijakan narkotika di level internasional mulai bergeser meninggalkan pendekatan punitif dan mulai menerapkan kebijakan yang humanis yang sungguh-sungguh melindungi warga negaranya dari dampak buruk peredaran gelap narkotika,” Ricky menambahkan.

“Pernyataan-pernyataan keras Budi Waseso tersebut justru menebar rasa takut dan memperkeruh iklim kebijakan narkotika Indonesia, sehingga pengguna narkotika enggan dan khawatir ketika mengakses layanan kesehatan. Hal ini tentu kontraproduktif dengan tujuan BNN dan akan menambah panjang masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh peredaran gelap narkotika,” ujar Ricky.

LBH Masyarakat mendesak Presiden Joko Widodo untuk menegur Budi Waseso, sebagai Kepala BNN, agar lebih fokus pada pembenahan kebijakan narkotika dan lebih merangkul pengguna narkotika dengan tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan tidak berdasar. (LBHM/YS)