Advokasi Berita Internasional Berita Lembaga Kebijakan Global Kebijakan Mancanegara Kegiatan

Laporan Transnational Institute dari Pertemuan Komisi Napza PBB 2016

Wina – Sekitar pukul 23.00, para delegasi memutuskan menyetujui dokumen keluaran dalam negosiasi informal, untuk disahkan oleh Sidang Umum PBB pada Sesi Khusus Sidang Umum PBB tentang Napza pada 19-21 April 2016. Swiss melakukan reservasi, menunda persetujuan pada pembukaan paragraf 7 tentang hak asasi manusia. Swiss juga sulit menerima pembukaan paragraf 4 yang memuat frasa ‘masyarakat bebas penyalahgunaan napza’. Swiss menginginkan untuk memuat ‘respon kesehatan masyarakat dan sosial’ untuk menggantikan ‘masyarakat bebas penyalahgunaan napza’. Walaupun para delegasi berniat untuk menghasilkan dokumen keluaran yang singkat dan informatif berisi rekomendasi-rekomendasi operasional, pada akhirnya dokumen yang dipresentasikan pada sesi umum berjumlah 24 halaman.

Belanda, atas nama Uni Eropa, dengan didukung oleh Turki, Swiss, Kanada, Costa Rica, Meksiko, Colombia dan Chile, mengeluarkan pernyataan tentang kegagalan menyisipkan kalimat yang menentang hukuman mati; menyesalkan bahwa dokumen keluaran tidak membahas moratorium eksekusi hukuman mati. Brazil, New Zealand, Australia dan Norwegia mengeluarkan pernyataan yang sama. Indonesia menyatakan, tidak ada konsensus tentang abolisi hukuman mati dan isu ini bukan merupakan bagian dari mandat Komisi Napza PBB. Indonesia menegaskan bahwa masalah penegakan hukum merupakan kedaulatan masing-masing negara. Pernyataan ini didukung oleh China, Pakistan, Mesir, Malaysia dan hampir semua negara Arab.

Colombia, Meksiko, Guatemala, Ekuador, Panama, Swiss dan Uruguay menyatakan bahwa walaupun dokumen keluaran adalah sebuah langkah ke depan yang merefleksikan ruang-ruang baru yang harus diangkat dalam debat internasional mengenai masalah napza global, karena adanya proses konsensus maka beberapa isu akhirnya tidak dibahas. Negara-negara ini menyerukan adanya pendekatan komprehensif yang luas menjelang 2019 dan ke depan, dengan menaruh perhatian khusus pada target SDG 2023. Dalam pernyataan terpisah, China mengangkat isu maraknya peredaran senyawa psikoaktif jenis baru.

Para delegasi dengan perspektif reformasi kebijakan berpendapat ada cukup banyak perkembangan yang mendasari perlunya evaluasi UNGASS 1998 pada Segmen Tingkat Tinggi PBB 2019 mendatang. Dokumen keluaran menyebutkan, tantangan-tantangan yang telah ada, baru, maupun yang sedang berkembang akan dibahas sesuai standar tiga konvensi napza PBB, yang memungkinkan kelenturan yang cukup bagi tiap-tiap negara untuk merancang dan melaksanakan kebijakan napza nasional. Dokumen keluaran tidak menyebutkan tentang ‘pengurangan dampak buruk napza’ tetapi menyebutkan ‘terapi medis yang diawasi’, serta ‘program-program peralatan menyuntik’, kedua hal tersebut merupakan nama lain yang lebih diplomatis untuk menggantikan istilah’ terapi opiat yang diawasi’ dan ‘program pertukaran jarum dan alat suntik’. (Sumber: Transnational Institute/Yvonne Sibuea)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *