Advokasi Berita Nasional Kebijakan Nasional Kegiatan Tembakau & Rokok

Kretek Dilarang, Seharusnya Indonesia Embargo Balik Produk AS

Semarang – Pasal 113 UU 36/2009 tentang Kesehatan banyak dikeluhkan oleh para pengusaha rokok sebagai kebijakan yang secara tidak langsung mematikan industri rokok karena adanya pelarangan untuk beriklan.

RPP Pengendalian Dampak Buruk Tembakau yang sedang dalam tahap pembahasan juga dianggap merugikan bagi keberlangsungan industri rokok dan rokok kretek di Indonesia.

Pada acara diskusi buku “Kretek, Kajian Ekonomi & Budaya 4 Kota” di Hotel Grand Candi Semarang (17/3), Puthut EA, salah satu penulis buku tersebut menyatakan, isi RPP Pengendalian Dampak Buruk Tembakau mencontek habis-habisan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

FCTC adalah sebuah kesepakatan bersama yang diprakarsai WHO yang sudah diratifikasi oleh 172 negara dunia. Kesepakatan ini mulai dipaksakan untuk berlaku mulai 27 Februari 2005.

Puthut terang-terangan menuding kesepakatan internasional tersebut merupakan instrumen yang digunakan industri farmasi untuk membuka jalan bagi pemasaran Nicotine Replacement Therapy dengan cara mematikan industri rokok konvensional.

Nicotine Replacement Therapy dipasarkan dalam bentuk pil, permen karet dan inhaler. Sementara rokok elektronik yang berisi nikotin cair makin marak dipasarkan.

Puthut mengkritisi kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak berbuat banyak ketika kretek dilarang di AS. Seharusnya Indonesia mampu menekan pemerintah AS dengan ancaman embargo balik pada produk-produk AS yang beredar di Indonesia.(YS)