Advokasi Berita Nasional HIV/AIDS

Konsolidasi Masyarakat Sipil: UU Narkotika 35/2009 Adalah Payung Pemenjaraan Pecandu

Demo di PERNAS AIDS IV

Yogyakarta – Acara pembukaan Pertemuan Nasional AIDS IV di Hotel Inna Garuda, Daerah Istimewa Yogyakarta diwarnai oleh aksi demonstrasi masyarakat yang berisiko tinggi terpapar HIV atau sering disebut dengan Populasi Kunci.

Mereka menamakan diri Konsolidasi Masyarakat Sipil Penanggulangan HIV dan AIDS di Pernas IV 2011 (Komas-AIDS 2011), mengusung isu besar ‘Menagih Janji dan Tanggung Jawab, Bukan Review Semata”.

Aditya Wardhana, Koordinator Aksi masyarakat sipil, mendesak pemerintah agar serius dalam menangani masalah HIV dan AIDS jika ingin berhasil.

“Kami menuntut keseriusan dalam hal kebijakan, anggaran dan rantai koordinasi. Selama ini yang terjadi adalah adanya dualisme dalam aspek-aspek tersebut,” ujarnya pada NapzaIndonesia.com, Senin (3/10), di lokasi demonstrasi.

Lebih lanjut Aditya mengkritisi dualisme dalam kebijakan NAPZA. Pengguna NAPZA termasuk dalam salah satu populasi yang rentan terinfeksi HIV dan mengalami pemenjaraan. “Di satu sisi, pemerintah tampak ‘legowo’ dengan adanya Permenkokesra 2/2007 tentang Harm Reduction. Namun sisi lain, melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), pemerintah mengakomodir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jika dikritisi sebenarnya menjadi payung pemenjaraan,” paparnya.

Selain masalah NAPZA, aksi demonstrasi ini juga mengkritisi kebijakan HIV dan AIDS yang berlaku pada Pekerja Seks, Gay-Waria-Lesbian, Perempuan Terinfeksi HIV, dan Orang Terinfeksi HIV. (IH/YS)